Kitab undang-undang hukum perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lazim disingkat KUHPerdata adalah salah satu kitab yang menguraikan hukum positif dan di jadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. isi kitab tersebut mengatur tentang orang, barang, perikatan, pembuktian dan hal-hal yang menyangkut lewat waktu

Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat(Bugerlijk Wetboek)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8061-84-5

Deskripsi Fisik

xiv, 151 hlm, ;20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 Ram b

Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek

Buku ini berisikan uraian pendahuluan sebelum terjamah isi buku tentang hukum perorangan dan keluarga (Personen en Familierecht) dalam burgerlijk wetboek atau BW. kiranya memang akan banyak faedahnya kalau dipaparkan lebih dahulu tentang sejarah, susunan serta hal-hal lain yang menyangkut BW, Kitab Undang-undang hukum perdata eropa yang masih digunakan atau dijadikan pedoman sampai sekarang di…

Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publi…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8917-00-6

Deskripsi Fisik

xiv, 196 hlm,;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 Ind p

Pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan

Edisi

Cet.1.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi,69 hal, ;

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 Had p

Implementasi pasal 136 HIR/162 RBG dalam perspektif asas peradilan sederhana,…

Buku ini memaparkan perlunya pengaturan mengenai tata cara memeriksa dan memutus eksepsi dalam perkara perdata di pengadilan agar mampu memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. adapun ruang lingkung pengaturan dalam usulan peraturan mahkamah agung meliputi mekanisme eksepsi tanpa bukti permulaan, eksepsi dengan bukt…

Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Ekseku…

Buku ini menjelaskan latar belakang, permasalahan hukum, kerangka analisis, serta rekomendasi kebijakan atas kebutuhan pembentukan PERMA dimaksud. Buku ini disusun dengan kolaborasi lintas unit kerja di lingkungan mahkamah agung, dengan masukan dari para hakim, akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki perhatian besar terhadap efektivitas sistem peradilan perdata di indonesia

Naskah Kebijakan Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdata Perdagangan Karbo…

Indonesia secara spesifik menunjukan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan deforestasi dan efek emisi gas rumah kaca, dengan salah satu upaya berupa menerbitkan kebijakan terkait perdagangan karbon, yaitu mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)

Interprestasi tentang makna dan kedudukan Open bare Orde" dalam perkara perda…

Berdasarkan DIPA 2013 pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan (puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian Interprestasi tentang maknadan perdata tentang pembatalan kontrak (kajian tentang putusan Mahkmah Agung RI tahun 2005-2001) yang merupakan penelitian kepustakaan."

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum: dalam penyelesaian sengketa ekonomi …

Buku ini menjelaskan tentang berbagai hal meliputi warprestasi , perbuatan melawan hukum, keadaan memaksa dan keadaan sulit menurut hukum perdata serta ditinjau dari prespektif hukum islam. penulis berusaha menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam bidang sengketa ekonomi syraih termasuk kewenang absolut pengadilan agam karena yang menjadi pangkal tolak hukum dan peraturan perundang-undan…