Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, khususnya pembinaan para narapidana agar mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Namun gambaran yang berkembang di masyarakat saat ini masih tetap meragukan akan keberadaan pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat pada umumnya belum dan bahkan tidak mempe…
Beberapa ketentuan pasal dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan adanya pilihan sanksi terhadap pelaku jariman (tindak pidana), sehingga tidak adanya aksentuasi dalam pengaturan penjatuhan uqubat (sanksi pidana) bagi Terdakwa kasus jarimah (tindak pidana) pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, dinilai masih menyimpan problematis terhadap upaya penerapan p…
Buku naskah kebijakan pembaharuan hukum acara pidana militer merupakan salah satu bentuk upaya menganalisis urgensi perubahan hukum acara pidana militer baik secara kelembagaannya maupun terkait hukum acara yang mengaturnya, sehingga hukum acara tersebut dapat sejalan dengan perkembangan hukum acara pidana nasional
Dalam rangka mewujudkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan perubahan kehidupan sosial, negara perlu melakukan pembinaan secara sistematis yang didukung oleh semangat dan tanggungjawab semua pihak. hanya saja, hingga hari ini masyarakat kita masih sangat beragam dalam menginterpretasikan hukum dan berpeluang tersesat ke dalam pemahaman yang sempit atau bahkan keliru seputar hukum. yang demi…
Pada dasarnya, UU KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh undang-undang di luar UU KUHP dan peraturan daerah agar selaras dengan sistem kategori denda pidana. di samping itu, penyesuaian perlu dilakukan terhadap ketentuan pidana yang mengatur pidana kurungan. tujuan penyesuaian beberapa aspek tersebut ialah untuk meminimalkan segala hambatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU KUHP