Buku ini berisi naskah akademik tentang RUU Lembaga Pemasyarakatan berupa Rancangan Ilmiah yang memuat gagasan tentang materi-materi hukum yang diatur dengan ditinjau dari segala aspek terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, dan disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan U…
Bibliografi
Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA ) secara langsung merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan daerah, sebelumnya dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan pelaksanaan dari amanah yang di tetapkan oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Buku ini memberi gambaran atas kondisi penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia, mengevaluasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, mengidentifikasi dan mengkaji aspek-aspek hukum nasional dan transnasional, jenis-jenis sengketa, pihak-pihak yang bersengketa, dan sumber hukum penyelesaian sengketa, dll.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.J. No. 6-20.PR.09.03 tahun. 2007, dibentuklah Tim Analisis Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan ( U.U. No. 31 Tahun. 2004 Tentang Perikanan ). Buku ini diterbitkan adalah untuk menginventarisir permasalahan dan kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pembentukan pengadilan perikanan, dan upaya/ solusi apa yang dapat dilakukan untuk menyele…
Buku ini berisi kajian terhadap perencanaan pembangunan hukum Nasional tentang perencanaan Hukum Bidang Peternakan, merumuskan arah kebijakan peternakan nasional yang antisipasif terhadap tuntutan globalisasi dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip pembaruan agraria.
Dalam buku ini isinya membahas tentang perkembangan hukum kekeluargaan, baik dari segi teori maupun dari segi praktik. Menurut kebiasaan ditinjau secara nasional maupun dari berbagai Negara, serta mengungkapkan kendala dan implementasi hukum kekeluargaan dalam peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC ( UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION ) dengan U.U. no. 7 Tahun 2006. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus membentuk Produk hukum yang selaras dengan ketentuan dalam UNCAC
Dengan Amandemen UUD 1945, Mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar pada sistem Ketata negaraan Republik Indonesia .Melahirkan beberapa lembaga negara baru dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia, Seperti dewan Perwakilan Daerah (DPD ).
Buku pengkajian hukum ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai aturan yang berkaitan dengan Hukum Arbitase di Negara-Negara ASEAN, khususnya di negara anggota asli ASEAN, yaitu Negara Republik Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Philipina, yang nantinya dapat menunjang pembentukan Hukum Nasional