Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien terbuka dan kompetitif sangat di perlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud huruf 1 dan huruf b perlu penetapan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Manakala memasuki tahun kedua implementasi cetak biru (blue print) pembaruan peradilan tahun 2010-2035 melalui misi kesatu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan misi keempat, meningkatkan kreadibilitas dan transparansi badan peradilan sehingga semaki banyak regulasi dihasilkan untuk butir-butir misi tersebut, diantaranya adalah surat edaran mahkamah agung (SEMA…
melalui UU no 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah ini di lakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang di mulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi ploritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya
Pembuatan buku laporan tahunan MA-RI tahun 2015 ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk menunjukan kepada masyarakat luas baik tingkat nasional maupun internasional bahwa MA-RI dan lembaga peradilan di bawahnya telah melakukan upaya optimal guna memenuhi harapan masyarakat. Banya prestasi penting yang telah kita capai dan banyak pula sejarah yang telah kita torehkan. Menginjak berakhi…
Tujuan di terbitnya buku ini adalah supaya menjadi bahan perbandingan bagi para hakim pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam menjatuhkan putusan suatu perkara sejenis dan sebagai sumber informasi bagi pengadilan tinggi tata usaha negara adalah mahkamah agung RI untuk memantau putusan yang tidak banding atau tidak kasasi guna menilai dan memperbaiki kekur…
Buku himpunan perundang-undangan jilid 8 tahun 2011 ini, merupakan kelanjutan dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2009. Isi dari buku jilid 8 tahun 2011 antara lain : undang-undang pertahanan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, intruksi presiden keputusan menteri keuangan, peraturan menteri agraria/KBPN , surat edaran menteri agraria/;KBPN dan surat keputusan ber…
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan jilid 6 tahun 2008 merupakan kelanjutan dari jilid 1,2,3,4,dan 5 tahun 2007 isi dari buku jilid ke 6 th 2008 ini antara lain: undang-undang pertahanan ,perpu pertahanan,peraturan pemerintah,perautran presiden peraturan menteri agraria/KBPN keputusan menteri agraria/KBPN peraturan menteri kehutanan keputusan menteri kehutanan peraturan mente…
Informasi yang dimuat dalam buku ini memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis-jenis perkara tata usaha negara yang masuk dan putus baik di tingkat pertama maupum tingkat banding, sisa perkara pada tahun yang lampau serta sisa perkarapada tahun 2013 yang belum dapat di sesuaikan diharapkan buku ini dapat dijadikan referensi baik bagi kepentingan akademis, pemerintah maupun masyarakat luas se…
Paket buku hukum ini terdiri atas 1013 peraturan per UU dalam 5 jilid di susun dalam 110 bidang hukum yang paling di kenal dalam sejarah hukum indonesia sejak zaman hindia belanda yakni jilid 1 (tata negara) jilid 2 (administrasi) jilid 3 (pidana,perdata,kependudukan) jilid 4 (dagang,perpajakan dan perburuhan) dan jilid 5 (agraria dan perhubungan)
secara organisasi MA RI terus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kinerja dengan situasi internal seperti kapasitas serta agenda pembaruan yang ada pada tahun sebelumnya MA RI mengalami masalah terkait dengan generasi hakim agung karena masalah seleksi eksternal yang tidak berjalan lancar maka sangat melegakan pada tahun 2013 proses regenrasi dan komitmen hakim agung menunjukan perbaikan…