Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan…

Risiko menghadapi berbagai tantangan dari intervensi eksternal, tetapi juga dari ketenangan batin dalam menjalankan tugas yang di hadapi, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan memerlukan peranan bantuan hukum agar tidak merasa sendiri ketika menghadapi dinamika hukum, oleh karena itu sangatlah bijak dilahirkan kebijakan yang lebih komprehensif mengenai bantuan hukum, baik secara litigas…

Contra Legem Dalam Putusan Hakim : Perspektif Filsafat Keadilan dan Kebenaran

Melalui buku ini, pengembangan contra legam bukan sekedar wacana akademik, tetapi sebuah keharusan dalam menghadirkan hukum yang lebih progresif dan berkeadilan. sistem hukum yang baik bukanlah sistem yang hanya kaku dalam teks, tetapi sistem yang mampu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. oleh karena itu, peran strategis contra legem sangat penting dalam upaya pembaharuan hukum nasion…

Manajemen penanganan barang-barang berbahaya pada angkutan udara

Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang memiliki kemampuan yang beresiko bagi kesehatan, keselamatan barang-barang yang lain atau lingkungan. Interaksi dengan barang-barang berbahaya makin sering, industrialisasi, globalisasi dan perdagangan internasional memungkinkan barang-barang berbahaya di produksi di perdagangkan bahkan untuk produk konsumen, serta disalahgunakan. Hal ini memerluka…

Konsumen dan Pasien dalam Hukum Indonesia

Buku ini membicarakan tentang sengketa medik, yaitu tentang perselisihan yang terjadi antara pasien dengan dokter/dokter gigi atau dengan pihak rumah sakit yang juga mungkin terjadi, baik yang menyangkut hak dan kewajiban seorang pasien, kewajiban hukum tenaga medik serta sanksi pidana dan administratif bagi yang melanggarnya. Buku ini juga berisi bagaimana melakukan upaya hukum terhadap pelaku…

How AFTA are you? a question to entrepreneurs who act locally but think globally

Buku ini memberikan gambaran umum tentang ASEAN sebagai organisasi regional yang menyelenggarakan regionalisasi perdagangan bebas ini, penjelasan tentang AFTA, beberapa skema kerja sama regional di berbagai sektor yang erat kaitannya dengan pelaksanaan AFTA, pengertian tentang tarif preferensi, kategori produk, program pengurangan tarif, keterangan ringkas tentang hambatan normatif, dan keteran…

Integritas dari dekat

Pelayanan Publik. Ketika mendengar kata tersebut yang terbesit ialah korup. tapi di satu sisi, merekalah yang berhadapan langsung dengan kerasnya godaan korupsi baik itu disuap maupun memeras. istilah dalam kondisi perang untuk mereka, ialah frontliner, barisan dari geras depan. mereka semua, harus terjaga dari korupsi dan yang menjaga mereka tak lain ialah integritas. para frontliner ini, berc…

Metode Pembayaran perdagangan internasional

Buku ini menyajikan uraian megenai leter of credit,surat kredit berdokumen dalam negeri,advance payment,collection,open account,Cosignment,perbandingan metode pembayaran internasional,dan ICC International court of Arbitration.Uraian dilakukan dalam konteks perdagangan Internasional yang melibatkan instruksi perbankan(perbankan Internasional) dan dunia usaha (pelaku bisnis internasional) materi…

In the common defense : national security law for perilous times

Edisi

Ed. 1.

ISBN/ISSN

978-0-521-87763-3

Deskripsi Fisik

xiv, 404 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.730 1 Bak i

Naskah Urgensi tentang Pencegahan dan Penanganan Contempt Of Court : Reformas…

Dalam buku ini menghadirkan analisis dari hasil penelitian yang komprehensif mengenai pengaturan contempt of court dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, kendala atau tantangan dalam praktik penanganan contempt of court, dan analisis pencegahan dan penanganan contempt of court perspektif reformasi kelembagaan dan independensi peradilan serta sasaran dan ruang lingku…

Naskah Urgensi Rancangan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 t…

Sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika praktik hukum dan penegakan perkara tipikor menunjukkan bahwa peraturan mahkamah agung yang berlaku saat ini belum adaptif dalam menjawab persoalan baru. selama ini fokus pengaturan lebih banyak terbatas pada pasal 2 dan 2 Undang-undang Tipikor, sementara isu penting lain seperti kerugian negara, uang pengganti, maupun pengaturan kewenangan pengadilan …