Pergeseran-pergeseran kekuasaan presiden yang dihasilkan dari UUD 1945 setelah diubah, mengakibatkan pergeseran alokasi dan ruang lingkup kekuasaan presiden serta hubungannya dengan lembaga lain. Menariknya, proses konstitusionalisme pembatasan kekuasaan presiden diawal-awal reformasi ini ternyata sangat partisipatoris, melibatkan tidak hanya para anggota dewan tetapi juga secara masif menjarin…
Kejahatan merupakan fenomena yang menjadi keniscayaan di dunia ini. Bila ada kebaikan tentu saja akan ada kejahatan. Namun, bukan berarti jehatan dapat dibiarkan terjadi begitu saja. Meski tidak dapat dibasmi dengan tuntas, upaya untuk membasmi kejahatan merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Setidaknya upaya tersebut dapat mereduksi terjadinya kejahatan. Sayangnya upaya yang dimaksud tampak…
Dokumen ini memuat peraturan Direktur Jendral Pembendaharan Nomor PER-47/PB/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penata usahaan dan penyusun laporan pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.
Penelitian ini dilakukan untuk memahami urgensi pemberlakuan kebenaran formal dalam pembuktian di pengadilan agama yang ciri dan karakternya berbeda dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan untuk memahami kebenaran formal dalam pembuktian di pengadilan agama dihubungkan dengan irah-irah putusan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME" untuk mewujudkan keadilan serta untuk memahami…
Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. usaha kita bersama untuk mengubah nasib indo menjadi bangsa yang bener merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan Restu Allah SWT, sebab sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada didiri mereka.
Rekan notaris pasti dapat memahami bahwa perubahan data perseroan tentang pemegang saham perseroan adalah produk turunan yan dilahirkan dari pasal angaran dasar tentang modal perseroan. Karena itu, apabila pasal anggaran dasar tentang modal perseroan karakteristik yang berkaitan dengan saham lebih satu sebagai tautan sumber berubah dengan persetujuan terlebih dahulu dari rapat perubahan data pe…
Pedoman administrasi perkara kepailitanini adalah bagian yang tak terpisahkan dari buku ini dan buku ini mengenai pedoman pelaksanaan administrasi pada peradilan umum dan mahkamah agung
Buku ini berisikan materi yang digunakan dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan, sertifikasi keahlian, pengadaan barang/jasa pemerintahan yang diselengarakan Mahkamah Agung
Buku ini berisikan informasi mengenai Biografi Artidjo Alkostrat dan testimoni dari pakar-pakar hukum mengenai kepribadian dan sepak terjang beliau selama mengabdi di Mahkamah Agung
Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan telah melaksanakan berbagai macam penelitian dan salah satunya adalah penelitian kepastian hukum "Itsbat Nikah" terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan.