Bibliografi
Buku ini berisikan permasalahan hukum lingkungan peradilan agama pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Dalam permasalahan pengadilan perlu adanya suatu rapat kerja yang dilakukan guna membahas berbagai permasalahan yang terjadi. Dalam buku ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengulas permasalaha…
Buku ini berisikan mengena sambutan ketua Mahkamah Agung RI pada pembukaan rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Manado pada tangga 28 Oktober - 1 November 2012.
Pada hakekatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem atau komponen-komponen yang lebih kecil, yakni sub sistem pendidikan hukum, dan lain-lain, yang pada hakekatnya masing-masing merupakan sistem tersendiri. hal ini menunjukan bahwa sistem hukum sangatlah kompleks sistem peradilan Indonesia sejak lama mendapat sorotan, antara lain dengan semakin me…
Pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. Pasal 80 C undang-undang nomor 5 tahun 2004 menyatakan hal itu. Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga…
Keberadaan masjid dilingkungan kantor Mahkamah Agung memang sangat didambakan oleh warga Mahkamah Agung yang jumlahnya lebih dari 1.250 orang untuk dapat membangun masjid, seluruh warga peradilan dan keempat lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia, mulai mengumpulkan dana pada awal tahun 2002 sampai 2011. Buku laporan ini terdiri atas: laporan keuangan pembangunan masjid Mahkamah Agung, has…
BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…