Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan…

BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…

Pemecah Masalah Dalam Praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus

Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang diadakan di Palemban pada tahun 2009 rapat ini membahas mengenai pemecahan masalah Hukum dala praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus.

permasalahan hukum pidana militer

rapat kerja nasional mahakamah agung republik Indonesia dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia pada tahun 2008 ini membahas mengenai hukum pidana militer.

Pembinaan dan pengawasan Prajurit TNI dalam rangka meningkatkan pelayanan pen…

Pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. Pasal 80 C undang-undang nomor 5 tahun 2004 menyatakan hal itu. Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga…

Malpraktek Medik dalam Hukum Perdata

medical malpractice's problem are a legal protection and an awareness of law byb physician in their profession, that if demonstrate of medical law and ethics. the doctor who have done neglience and cause impaising to the petient will be sued to the court by petient. in lawasuits of patient to doctor to the law of civil's process is almost all about the compensation claims. first, event of defau…

Peranan Hakim dalam Reformasi Peradilan Melalui Metode Penafsiran yang Berkea…

secara umum fungsi penafsiran hakim mempunyai makna yang sempit dan luas, ini bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. di negara civil law sistem dengan kodifikasinya penafsiran hakim digunakan dalam makna yang sempit. hakim sedapat mungkin menerapkan aturan yang ada dan hanya menguraikan makna operatifnya terhadap suatu kasus hanya dalam hal tertentu aturan tidak jelas atau …

Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika : Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual…

Memberikan pemahaman tentang relasi antara hukum, moral, dan hak kekayaan intelektual yang terefleksi dari pengaturan hukum perlindungan varietas tanaman dan paten terhadap kontroversi moral rekayasa genetika di Indonesia

Selected Readings On Corrption In Indonesia : The Decisions Of Indonesia Supr…

Corruption is categorized as an extraordinary crime in positeve law in Indonesia. as recognized in law no 20 year 2001 on eradication of the act of corruption crime. this law is expanding and detailing the actions that can be convicted as the act of corruption crime-in addition to the classic acts of corruption as stipulated in law no 31 of 1971, various actions as stipulated in the law no 20/…

Lembaga Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana : penegakan hukum dalam penyim…

Buku ini membahas upaya hukum PK secara detail dengan menghubungkannya pada kesesatan hakim dalam hal mempidana terdakwa yang sesungguhnya tidak bersalah. Dengan memberikan dua contoh praktik peradilan sesat yang sangat menghebohkan. Tragedi Sengkon dan Karta tahun 1977 yang dipidana Pengadilan Negeri Bekasi, dan tragedi Imam Chambali dan David Eko Priyanto tahun 2008 yang dipidana Pengadilan N…

Laporan Tahunan 2007 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

88 hlm, ; 27 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind l