KEBEBASAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA MINIMUN KHUSUS

this tittle dissertation is "indeoendence of judge in applying punishment for specific minimum punishment", this dissertation resparch raised the legal issues about position and autonomy of the judge in the criminal justice, the ratio legis of minium punishment criminal specific of law, ratio decidenci of the judge's decision which deviate minimum punishment threshold in regulation. the methods…

Laporan Pembangunan Masjid AL-Mahkamah

Keberadaan masjid dilingkungan kantor Mahkamah Agung memang sangat didambakan oleh warga Mahkamah Agung yang jumlahnya lebih dari 1.250 orang untuk dapat membangun masjid, seluruh warga peradilan dan keempat lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia, mulai mengumpulkan dana pada awal tahun 2002 sampai 2011. Buku laporan ini terdiri atas: laporan keuangan pembangunan masjid Mahkamah Agung, has…

Permasalahan Hukum Pidanan Militer

rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh mahkamah agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang diadakan pada tahun 2008, rapat ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mengenai permaslahan hukum militer

Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP

Pada buku ini diuraikan bagian delik (delicts_bestandelen) dari setiap rumusan delik dan penjelasan. Disamping itu, setiap pasal KUHP yang diuraikan disebutkan padananya didalam KUHP Belanda(need. W. Y. S), J. M Van Bammelen-W. F. C. Van Hattum (Hand en leerboek Van Het Nederlanse Sttafrecht), dan dari CPM Cleiren (Staafrecht, text dan Commentar) dapat dikutip dalam pembahasannya.

Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi

BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indones…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 hlm.; 27.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.2 MAH K

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Band…

Makalah ini menfokuskan perhatian pada bidang tugas non yudisial yang mengkoordinasikan tugas dan fungsi pengawasa dan pembianaan terhadap satuan satuan kerja dibawahnya yang bertanggung jawab

Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

Buku ini berisi penjelasan tentang sistem informasi secara tehnis fungsional, pengaturan alat bukti elektronik sebelum berlakunya UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pembuktin setelah berlakunya Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Terhadap Putusan Mahkam…

Perjanjian kredit bank meruoakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana surplus of funds dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana lack of funds. Perjanjian kredit bank membentuk perikaran diantara para pihak dalam hubungan yang saling membutuhkan dimana masing-masing pihak berkehendak memperoleh manfaat untuk keuntungan dari perikaran ters…

Problematik sengketa pajak dalam mekanisme peradilan pajak di indonesia

tuliusan ini dilansir dalam praktek kebijakan keadilan pajak dan praktek hukum acara dibidang perpajakan, dengan menggabungkan antara teori hukum dan praktek kebijakan perpanjangan serta pengalaman penulis sebagai hukum pajak. sengketan pajak yang meliputi banding pajak dan gugatan pajak memaluin pengadilan pajak merupakan ultimum remedium bagi pencari keadilan pada suatu konfilk antara perbeda…