Undang-undang nomor 12 tahun 2011 merupakan pengganti dari undang-undang nomor 10 tahun 2004 undang-undang tersebut memberi tugas kepada dewan perwakilan rakyat dan pemerintah untuk menyebarluaskan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara materi muatan baru dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 ini antara lain penambahan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sebagai salah…
Sejak peristiwa pembunuhan terhadap serka heru santosa terjadi pada tanggal 19 maret 2013 potensi kekerasan dan balas dendam sangat besar namun negara khususnya dar pihak polri dan TNI AD kurang menempuh langkah dan tindakan yang memadai untuk mencegah terjadinya kekerasan dan aksi balas dendam serta dalam melindungi hak untuk hidup empat tersangka langkah pengamanan yang dilakukan oleh polda h…
Buku ini memuat sejumlah peraturan pelaksanaan perundang-undnagan tentang hak-hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna usaha hak pakai dan hak pengelolaan serta peraturan terkait lainnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan hak-hak atas tanah tersebut ada dalam berbagai bentuk hirarki dan sistimatika perundang-undangan tentang hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna…
Berdasarkan undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di danai dan menjadi tanggung jawab pasangan calon presiden dan wakil presiden dan tim kampanye peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2008 tentang struktural organisasi sekretariat jenderal komisi pemilihan umum.
Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bawaslu adalah penyelenggaraan pelimu yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh indonesia, badan pengawas pemilu provinsi selanjutnya disebut bawaslu provinsi adalah badan yang dibentuk oleh bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di provinsi.
Selain sebagai bahan psutaka buku ini juga diharapkan dapat menjadikan sumber informasi bagi lembaga pemerintah, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, cendekiawan dan partai-partai politik serta masyarakat sehingga masyrakat luas dapat mengerti hal-hal yang melatarbelakangi pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik ini merupakan …
Diterbitkannya buku ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi prajurit TNI dalam memahami ketentuan mengenai penerbangan, perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak mengenyampingkan kepentingan nasional sejalan dengan perkembangan tersebut …
Penemuan hukum, atau cara menemukan hukum ini, tidak ada pedomannya, tidak ada petunjukannya, tidak ada pedomannya, tidak ada petunjukanya, tidak ada undang-undangnya. Bahkan tidak ada PERMA atau SEMA-nya, sehingga penemuan hukum ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan atau kebebasan hakim.rnDalam buku asas legaloitas & penemuan hukum dalam hukum pidana-pidana ini