Hukum Pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan milenial (bahan galian) secara pribadi. hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. di Indonesia pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemiilikan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. kon…

Hukum Perburuhan

Persoalan ketenagakerjaan begitu luas dan kompleks meliputi syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan produktivitas perusahaan, penyelesaian perselisihan, perlindungan tenaga kerja, kebebasan berserikat, perluasan kesempatan kerja untuk menanggulnagi dan kemiskina…

Sertifikat hak atas tanah

Buku ini menjelaskan apakah tujuan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pembuat undang-undang dan bagaimanakah tinjauan kekuatan yuridis sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

Hukum Hak Tanggungan

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hak tanggungan meliputi hak tanggungan sebagai jaminan kredit, ruang lingkup undang-undang hak tanggungan, jaminan tanah dalam hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, sistem pendaftaran hak tanggungan dan perbandingannya dengan amerika serikat, beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan hak tanggungan

Hak atas kekayaan Intelektual

Mengkaji secara teoretis dan praktis ruang lingkup hak kekayaan Intelektual dibahas tentang pelaksanaan undang-undang hak kekayaan Intelektual di tanah air dan upaya penegakan hukumnya, dan hukum acara formil yang berlaku di pengadilan niaga

Aspek hukum obligasi dan sukuk

Keistimewaan buku ini adalah berisi uraian yang cerdas mengenai obligasi sebagai investasi pendanaan, jenis-jenis obligasi dan fungsinya, Obligasi Syariah (Sukuk), Obligasi dan implikasinya, Pembiayaan pembangunan perkotaan melalui pemanfaatan obligasi Daerah, dan Obligasi di daerah Asia dan Eropa.

Hak Atas Kekayaan Intektual

Fenomena Pembajakan (Piracy) di tanah air saat ini telah berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan, akibat lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan hak atas kekayaan Intelektual. padahal pembajakan yang dilakukan dapat mematikan kreativitas pencipta, yang pada gilirannya akan mematikan kemajuan IPTEK dan seni dan merugikan pihak konsumen sendiri, karena kualitas karya teknologi da…

Hukum Keuangan Negara

keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan…

Good Corporate Govermance

Sistem corporate govermance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan peroleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Buku ini mengkaji pertama, bagaimanakah peran dan kedudukan pemegang salam perseroan mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip umum good corporate govermance. Kedua apakah urgensi, …

Pasar Modal Syariah

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-007-401-8

Deskripsi Fisik

xi, 268hlm,; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.273 ADR p