Hukum acara pidana Indonesia

Bibliografi

Terminologi Hukum Pidana

Bibliografi

Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara

Bibliografi

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Beberapa data diperoleh melaluipenulis pertama yang telah meninjau prancis ,inggris,belanda semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksana dan peminat hukum kritikan yang membangun dan cermat selalu ditunggu dengan senang hati .

Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam hukum acara pidana: perbandingan den…

Buku ini menguraikan bagaimana negara - negara di berbagai belahan dunia menerapkan Undang - undang perlindungan hak asasi manusia kepada rakyatnya,termasuk juga negara Replublik Indonesia.

Laut, teritorial dan perairan Indonesia

Edisi

Ed.1, Cet. 2

ISBN/ISSN

979-8035-13-5

Deskripsi Fisik

X, 336 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.448 598 Ham l

Perundang-undangan pidana tersendiri

Buku ini memberikan inspirasi tentang muncul adanya kompilasi perundang-undangan pidana indo yang muncul secara masif untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan , terutama jaksa,hakim,advokat, Di samping seorang jaksa yang sangat perlu memahami penyusunan dakwaan, juga hakim advocat yang akan menanggapi dakwaan tersebut . Para dosen dan mahasiswa hukum perlu memahami hukum pidana material dan f…

Delik-delik tertentu (speciale Delicten) didalam KUHP

Hukum pidana terus berkembang dengan pesat mengikuti perubahan teknologi yang semakin canggih dan luasnya pola hubungan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan perubahan KUHP di Nerdeland hampir di lakukan setiap tahun sehingga KUHP mereka tetap menjadi modern walaupun umurnya sudah lebih dari satu abad. Dalam buku ini semua rumusan delik dirinci bagian inti deliknya (delictsbestandelen) agar memu…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkembangan ilmu pengetahuan dan demokrasi serta hak asasi manusia menuntut adanya perubahan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana kearah yang lebih menghormati hak asasi manusia. Ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hal-hal politik dan sipil, serta berbagai konvensi berkaitan dengan hak asasi manusia, mengharuskan perubahan Hukum Acara Pidana mengadopsi berbagai ketentua…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC ( UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION ) dengan U.U. no. 7 Tahun 2006. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus membentuk Produk hukum yang selaras dengan ketentuan dalam UNCAC