Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA ) secara langsung merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan daerah, sebelumnya dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan pelaksanaan dari amanah yang di tetapkan oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Hukum materiil peradilan agama merupakan hukum terapan ( applied law ) yang diartikan sebagai hukum materiil yang berlaku, khususnya yang berlaku sebagai sumber para hakim peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang menjadi kewenangannya
Buku ini mengkaji dan memuat berbagai masalah hukum berkaitan dengan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya setelah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perubahan undang-undang tentang perseroan terbatas, yaitu U.U. no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta pembahasan identifikasi permasalahan yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Hasil naskah akademik menunjukan bahwa terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang peradilan pidana anak dan mnenyediakan alternatif-alternatif penanganan non formal terhadap perkara anak, untuk menghindari anak dari proses peradilan formal, penahanan dan pemenjaraan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan demokrasi serta hak asasi manusia menuntut adanya perubahan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana kearah yang lebih menghormati hak asasi manusia. Ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hal-hal politik dan sipil, serta berbagai konvensi berkaitan dengan hak asasi manusia, mengharuskan perubahan Hukum Acara Pidana mengadopsi berbagai ketentua…
Buku ini membahas tentang putusan-putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi, baik yang diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR ) maupun Pengadilan Negeri lainnya, antara lain meliputi kasus-kasus, Suwandi Abdul Fatah, Rusadi Kartaprawira, Komjen. Polisi Suyitno Landung, ECW. Noloe, Ali Mazi, dan Andy Rachman Alamsyah.
Buku ini memuat analisis faktor-faktor penyebab lahirnya potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagai upaya untuk mengeliminir potensi sengketa sehingga tidak bermuara pada terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara
Buku ini diterbitkan dengan maksud untuk menambah khasanah informasi hukum perdata internasional yang masih relatif sedikit jumlahnya. Yang lebih penting lagi BPHN sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggotanya di pusat dan daerah.
Teknologi Informasi telah mengubah perilaku dan para hidup masyarakat secara global, bahwa hukum yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini merupakan cerminan dari dinamika peradaban masyarakat itu sendiri. Buku ini akan menambah kekayaan Literatur bidang hukum di Indonesia.