Ditapis dengan
RANCANGAN KEPUTUSAN SEKERTARIS MA-RI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRET…
Sebagai pelaksanaan undang undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (lembaran negara RI tahun 2004 no.8, tambahan lembaran negara no.4358, dipandang perlu menetapkan susnan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 23 hlm.; 29 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.01 Ind r
Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak
Analsisi dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi salah satu suplemen dasar penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional (DPHN) untuk penentuan kerangka regulasi dalam RPJMN per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-94-9
- Deskripsi Fisik
- xv, 341 hlm.; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.02 Ind a
Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketetapan jenis peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perpajakam. Kedua, potensi disharmoni pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Ketiga kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait perpajakan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-89-5
- Deskripsi Fisik
- xvii, 356 hlm.; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.04 Ind a
Analisis dan evaluasi Hukum Terkait Perizinan
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, daftar inventaris peraturan PUUan yang terkait dengan masalah perizinan. Kedua, analisis dan evaluasi peraturan PUUan yang terkait dengan perizinan menggunakan batu uji pedoman 5 dimensi yaitu dimensi 1 ketepatan jenis peraturan PUUan, dimesi 2, potensi disharmoni pengaturan, dimensi 3 kejelasan rumusan, di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-88-8
- Deskripsi Fisik
- xvii, 452 hlm.; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.07 Ind a
Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
Analsiis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Kedua, potensi disharmoni pengaturan PUUan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ketiga, kejelasan rumusan peraturan PUUan yang terkait ketenagakerjaan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-91-8
- Deskripsi Fisik
- xv, 542 hlm.; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.010 1 Ind a
Analisis dan Evaluasi Hukum terkiat Ketenagalistrikan
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk meliai lima dimensi penting terhadap peraturan PUUan, yakni pertama, ketetapan jenis peraturan perundang-undangan, kedua, potensi disharmoni pengaturan, ketiga, kejelasan rumusan, keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan, dan kelima, evektifitas pelaksanaan peraturan perundang undangan terkiat dengan ketanagalistrikan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-92-5
- Deskripsi Fisik
- xv, 352 hlm.; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 621.31 Ind a
Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha
Dalam kerangka yang lebih besar, analisis dan evaluasi hukum terkait badan usaha merupakan bagian dari usaha untuk melakukan revitalisasi pengaturan terkait badan usaha. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam melakukan revitalisasi pengaturan ini, seyogyanya kita tidak lepas dari prinsip dasar (fundfamental principle) dan akar sejarah history hukum di Indonesia. Hal yang sama juga perlu ditera…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-90-1
- Deskripsi Fisik
- xviii, 401 hlm.; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.066 Ind a
Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang …
Agenda penyusunan naskah akademik dalam rangka perubahan undang undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang kepialitan dan penundaan kewaiban pembayaran utang merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan daam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang. Perkembangan dan kebutuhan tersebut per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-96-3
- Deskripsi Fisik
- viii, 265 hlm.; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 332.75 Ind a
Sema Perma Tahun 2008 s/d 2014
buku ini berisikan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan mahkamah agung dari tahun 2008 sampai tahun 2014. sema tahun 2008 berisikan 13 surat edaran dan 3 peraturan mahkamah agung (Perma). sema tahun 2009 berisikan 14 surat edaran 4 Perma dan sema 2010 sampai dengan 2014
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 30cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.035 Ind S
Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia
cakapan dari isi profil mahkamah agung ini adalah yaitu adanya arti lambang MA, sejarah MA, dan fungsi mahkamah agung RI sebagai tonggak pelaksana reformasi birokrasi senantiasa memningkatkan kinerja dan semangat pengabdiannya dengan sistem birokrasi satu atap yang menjadi platform reformasi biroraksi mahkamah agung menjadi lembaga yang terbuka dan dinamis.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 102 hlm,; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.035 Ind P
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah