UU Perindustrian (UU RI No. 3 Tahun 2014) & UU Perdagangan (UU RI No. 7 Tahun…

Buku ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil & sehat, keamanan berusaha, akuntabel & transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

UU administrasi pemerintahan & kependudukan : UU RI No.30 tahun 2014 dan UU R…

UU No 30 Thn 2014 tentang administrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan atau tindakan badan pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peratutan peruu dan AUPB. Undang ini dimaksud tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat se…

UU perlindungan anak

Himpunan peraturan peruu tentang perlindungan anak yang kami susun ini kami lengkapi dengan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Ri No 23 Tahun 2002 tentang perindungan anak. Negara memberikan jaminan terhadap pmenuhan hak-hak anak serta adanya perlaku tanpa diskriminasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.

Kitab undang-undang hukum dagang

Kitab undang menekankan pada hakikatnya sebagian dari bagian KUHP. KUHP merupakan salahsatu referensi penting diindonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer dan KUHP dan KUHAP)

UU hak cipta

Buku ini memenuhi unsur perlindungan & pengembangan ekonomi kreatif, maka di harapkan kontribusi sektor hak cipta & hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Disamping itu , perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam undang-undang tentang hak cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis …

Peraturan presiden pengadaan barang dan jasa pemerintah : Peraturan presiden …

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien terbuka dan kompetitif sangat di perlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud huruf 1 dan huruf b perlu penetapan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dan PPAT tahun :2009-2011 (j…

Buku himpunan perundang-undangan jilid 8 tahun 2011 ini, merupakan kelanjutan dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2009. Isi dari buku jilid 8 tahun 2011 antara lain : undang-undang pertahanan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, intruksi presiden keputusan menteri keuangan, peraturan menteri agraria/KBPN , surat edaran menteri agraria/;KBPN dan surat keputusan ber…

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan PPAT kehutanan lingkunga…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan jilid 6 tahun 2008 merupakan kelanjutan dari jilid 1,2,3,4,dan 5 tahun 2007 isi dari buku jilid ke 6 th 2008 ini antara lain: undang-undang pertahanan ,perpu pertahanan,peraturan pemerintah,perautran presiden peraturan menteri agraria/KBPN keputusan menteri agraria/KBPN peraturan menteri kehutanan keputusan menteri kehutanan peraturan mente…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 Ind p

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

Bibliografi