Pemecah Masalah Dalam Praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus

Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang diadakan di Palemban pada tahun 2009 rapat ini membahas mengenai pemecahan masalah Hukum dala praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus.

permasalahan hukum pidana militer

rapat kerja nasional mahakamah agung republik Indonesia dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia pada tahun 2008 ini membahas mengenai hukum pidana militer.

Pembinaan dan pengawasan Prajurit TNI dalam rangka meningkatkan pelayanan pen…

Pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. Pasal 80 C undang-undang nomor 5 tahun 2004 menyatakan hal itu. Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga…

Laporan Tahunan 2007 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

88 hlm, ; 27 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind l

Laporan Pembangunan Masjid AL-Mahkamah

Keberadaan masjid dilingkungan kantor Mahkamah Agung memang sangat didambakan oleh warga Mahkamah Agung yang jumlahnya lebih dari 1.250 orang untuk dapat membangun masjid, seluruh warga peradilan dan keempat lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia, mulai mengumpulkan dana pada awal tahun 2002 sampai 2011. Buku laporan ini terdiri atas: laporan keuangan pembangunan masjid Mahkamah Agung, has…

Permasalahan Hukum Pidanan Militer

rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh mahkamah agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang diadakan pada tahun 2008, rapat ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mengenai permaslahan hukum militer

Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi

BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indones…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 hlm.; 27.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.2 MAH K

Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

Buku ini berisi penjelasan tentang sistem informasi secara tehnis fungsional, pengaturan alat bukti elektronik sebelum berlakunya UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pembuktin setelah berlakunya Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI

Buku ini berisi kumpulan naskah pidato ketua Mahkamah Agung RI tahun 2001-2004. Dalam rangka memahami, mengikuti, serta mengetahui untuk selanjutnya mempedomani kebijakan dari Mahkamah Agung RI, maka Pusdiklat Pegawai Mahkamah Agung RI memandang penting untuk menerbitkan sambutan ketua Mahkamah Agung RI baik dalam forum-forum Rakernas maupun forum pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat M…