Buku ini berisi permalasalahan hukum bidang perdata dari lingkungan peradilan seluruh Indonesia.
The judiciary has been constantly aware of the many challenges to its efficient performence, adn efforts to address various concens, though numerous, have been sporadic. But over the last two years, the judiciary has taken concrete steps to establish a strong foundation for the longterm development of the judicial branch. One of the fundamental strides taken in the preparation of an action prog…
Rapat ini berisi penjelasan KMA mengenai rekruitmen calon Hakim Agung. Dengan adanya UU No.22 tahun 2004 bahwa yang melakukan seleksi calon Hakim Agung adalah komisi yudisial. Masalah penegakan dengan pemerintahan derah yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyangkut kasus-kasus anggota DPRD dan kepala daerah yang menggunakan PD 110.
Buku ini menguraikan ifnromasi tentang sistem peradilan Indonesia yaitu Mahkamah Agung, peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan pajak.
Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2007 yang diselenggarakan di Makassar tanggal 2-6 September 2007 dengan tema "Meningkatkan pembinaan teknis yudisial badan peradilan yang mandiri dan berwibawa". Rakernas secara lengkap yang berisi pengarahan dan pengesahan hasil pembahasan materi rapat kerja nasional 2007 yang merupakan him…
buku ini mencangkup berbagai permaslahan hukum perdata khusus di berbagai daerah indonesia, seperti sekayu, yogyakarta, Bandung, Jakarta Selatan, Gorontalo. Jayapuran, Wamena, Manokwari, dan Banda Aceh
Buku ini berisi tentang program kerja kepaniteraan; program kerja Dirjen Badilum; program kerja Dirjen Badilag; program kerja Dirjen Badilmitun; program kerja Badan Urusan Administrasi; program kerja Badan Pengawasan; program kerja Balitbang Diklat Kumdil
Rapat kerja Nasional di Surabaya dengan tema "Mellaui Pembinaan dan Pengawasan Meningkatkan Integritas dan Mutu Putusan" ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Kerja Nasional di Yogyakarta sebelumnya yang telah setahun dilaksanakan hasilnya oleh peserta Rapat Kerja Nasional dan segenap warga peradilan. Hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Surabaya 2002 yang mencakup materi-materi Class Action, …
Buku ini merupakan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Buku ini disusun agar dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilang yang berada di bawahnya untuk menstandarkan prosedur-prosedur penting dalam menyelenggarakan pel…
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, merupakan LAKIP ketiga sejak dikeluarkannya Renstra Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014