Pembaruan kedua fungsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, sebagai pelaku pembaruan harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Sepanjang tahun 2014, berbagai kebijakan di ranah teknis dan manajemen perkara telah di lahirkan.
Dokumen ini memuat peraturan Direktur Jendral Pembendaharan Nomor PER-47/PB/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penata usahaan dan penyusun laporan pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.
Pedoman administrasi perkara kepailitanini adalah bagian yang tak terpisahkan dari buku ini dan buku ini mengenai pedoman pelaksanaan administrasi pada peradilan umum dan mahkamah agung
Buku ini berisikan materi yang digunakan dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan, sertifikasi keahlian, pengadaan barang/jasa pemerintahan yang diselengarakan Mahkamah Agung
Buku ini berisikan informasi mengenai Biografi Artidjo Alkostrat dan testimoni dari pakar-pakar hukum mengenai kepribadian dan sepak terjang beliau selama mengabdi di Mahkamah Agung
Buku ini merupakan kumpulan penanganan masalah yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak (UU No.23 tahun 2002), undang-undang penghapusan KDRT (UU No.23 tahun 2004), dan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdangan orang (UU No.21 tahun 2007), oleh aparat hukum.
Bibliografi sebagai salah satu sarana temu kembali bisa berupa bibliografi tercetak maupun dalam bentuk digital yang berbasis web. Semakin besar jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin penting pula kegunaan bibliografi, bisa juga dipakai sebagai alat Identifikasi dan Verifikasi untuk mengetahuin judul yang telah terbit atau yang akan diterbitkan.
Peraturan sekretaris MA-RI nomor : 036/sek/per/vi/2012 melaksanakan reformasi birokasi bidang sumber daya manusia di lingkungan mahkamah agung dan badan pradilan yang berada dibawah.