Memasuki tahu ke empat implemantasi cetak biru (blueprint) pembaharuan peradilan 2010-2035 pada tahun 2014 ini mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya kembali menorek sejumlah pencapaian penting yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perwujudan visi menjadi peradilan yang agung jika pada laporan tahunan 2013 disebut sebagai tahun prestasi bagi lembaga peradilan indonesia maka tahun 2…
Sebagai organisasi besar yang memiliki 31.406 personil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memeiliki tangtangan yang cukup berat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah beberpa hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk capaian di tahun 2016 diantaranya : Kinerja penanganan perkara, mengenai kinerja a…
Profil perpustakaan Mahkamah Agung RI tahun 2017 ini merupakan buku profil yang memuat seluruh kegiatan, saranadan prasarana, juga SDM yang ada di perpustakaan. Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk dalam perpustakaan khusus, karena perpustakaan Mahkamah Agung banyak menekankan koleksinya pada bidang khusus yaitu bidang hukum. Dengan diterbitkannya buku profil perpustakaan yang baru ini dihar…
Buku himpunan kebijkan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan. Melalui penerbitan kebijakan ini Mahkamah Agung di era kepemimpinan M.Hatta Ali mendorong kesinambungan dan penguatan pembaruan peradilan dengan mengacu pada cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010 - 2035. Buku ini terbagi dalam dua jilid, jilid I terdiri dari himpunan peraturan MA dan SEMA, dan jilid II terdi…
Penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya mengkopilasi kebijakan - kebijakan kecil pimpinan Mahkamah Agung RI, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai acuan bagi para pejabat dan atau aparat Badan Peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari - hari, yang memuat kumpulan surat-surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Untuk mereali…
Pada bab II bagian pertma pasal 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada bagian kedua pasal 3 terdiri dari 2 butir (1)pengadilan menyaediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh publik pada butir (2) pengadilan tidak dapat mewajibkan menyebutkan tujuan atau alasan mengajukan permoh…
Pembaruan kedua funsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan sebagai pelaku pembaruan harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Sepanjang tahun 2014 berbagai kebijkan di runah teknis dan manajemen perkara telah dilahirkan. Kepaniteraan mencatat ada 7 produk peraturan tersebut, 2 (dua) peraturan berkaitan dengan penguatan sistem kamar, sedangkan 5 (lima) peraturan l…
Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menulis suatu perkara harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. jika dalam hukum tertulis tidak cukup tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber - sumber lain seperti : yurisprudensi, traktat, doktrin. Dalam dunia hukum dan hampir tidak ada ahli hukum yang tidak …
Bibliografi
Tujuan pembuatan pedoman ini adalah menyediakan pedoman umum yang dapat memberikan kesamaan presepso dan visi bagi para penyelenggara dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Buku ini berisi tentang tata kerja rutin perpustakaan yang meliputi pengembangan bahan perpustakaa, pengolahan bahan perpustakaan, , pelayanan bahan perpustakaan, perawat…