Pengadilan militer merupakan pelaksanaaan keekuasaan hukum di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelengaraan pertahanan keamanan negara. kewenangan organisasi, administrasi,dan finansial dari badan peradilan meliter berada dibawah markas besar tentara RI sebgai pelaksana dari kementrian pertahanan dan keamanan. Organisai,admini…
buku ini membahas tentang hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia yang membahas para pimpinan Mahkamah Agungn RI. pada rapat ini adapun pembahasan yang dibahas sebagai berikut : pembahasan pembinaan non yudisial oleh wakil ketua MA RI bdang nn yudisial, keaktifan hakim dalam proses peradilan oleh ketua muda MA RI u…
Buku ini membahas tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketua Komisi Republik Indonesia.
buku ini mejelaskan tentang qanun. qanun syariah adalah anun yang mengatur pelaksanaan syariat islam yang terdiri aqidah, syariah, dan akhlaq. karena itu pasal 125 ayat 3 UU nomor 2006. qanun syariah adalah qanun Aceh dalam arti penyusunan qanun ini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Buku ini berisi permalasalahan hukum bidang perdata dari lingkungan peradilan seluruh Indonesia.
Rapat ini berisi penjelasan KMA mengenai rekruitmen calon Hakim Agung. Dengan adanya UU No.22 tahun 2004 bahwa yang melakukan seleksi calon Hakim Agung adalah komisi yudisial. Masalah penegakan dengan pemerintahan derah yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyangkut kasus-kasus anggota DPRD dan kepala daerah yang menggunakan PD 110.
buku ini mencangkup berbagai permaslahan hukum perdata khusus di berbagai daerah indonesia, seperti sekayu, yogyakarta, Bandung, Jakarta Selatan, Gorontalo. Jayapuran, Wamena, Manokwari, dan Banda Aceh
Buku ini berisi tentang program kerja kepaniteraan; program kerja Dirjen Badilum; program kerja Dirjen Badilag; program kerja Dirjen Badilmitun; program kerja Badan Urusan Administrasi; program kerja Badan Pengawasan; program kerja Balitbang Diklat Kumdil
Buku ini merupakan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Buku ini disusun agar dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilang yang berada di bawahnya untuk menstandarkan prosedur-prosedur penting dalam menyelenggarakan pel…
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, merupakan LAKIP ketiga sejak dikeluarkannya Renstra Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014