Dalam buku ini, penulis mencoba memberikan sumbangsih beberapa pemikiran untuk mengantisipasi pelaksanaan UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang berusaha menyempurnakan UU /99 DAN UU 25/99. Penulis melihat bahwa pemerintahan dan masyarakat perlu memahami pergerakan sistim pemerintah daerah kedepan dengan mengkaji beberapa hal mendasar, antara lain: pertama, instrumentasi kebijakan UU 32/04 dan 33/04 me…
Buku pilkada langsung problematika dan prospek pertama kalinya terbit tahun 2005, hanya beberapa bulan menjelang pilkada yang pertama dilangsungkan. Sampai pada tahun 2011 ini, telah 700 kali pilkada diselenggarakan, banyak diantaranya telah memasuki pemilihan kedua kalinya. Sementara itu pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan baru, antara lain peraturan pemerintah pengganti undan…
Buku ini lebih menitik beratkan pada pemabahasan mengenai pemerintahan daerah sebagai unit dasar. Diketahui bahwa jenis pemerintahan daerah dibedakan oleh 2 variabel utama: tujuan (tujuan umum atau general purpose dan tujuan khusus atau special purpose) dan representasi (perwakilan atau representative dan non perwakilan atau non representative). Namun jenis yang paling sering dijumpai dibanyak …
Buku ini tidak hnya menyajikan warna baru pemerintahan daerah yang ideal, tetapi berbagai acuan mengenai desentralisasi pemerintahan daerah. Dalam bagian ini juga penulis menguraikan tentang tujuan, alasan serta keuntungan penerapan desentralisasi dalam pemerintahan daerah serta hubungan desentralisasi dalam pemerintahan daerah dan bahkan dilengkapi dengan ukuran ukuran keberhasilan penerapan d…
Buku ini menggali kembali konsep-konsep birokrasi, dan kemudian penerapannya di Indonesia, terutama birokrasi di daerah pada era pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 th 1999 yang kemudian diganti oleh UU 32 tahun 2004. Untuk itu, penulis mengidentifikasikan permasalahan birokrasi di Indonesia, karena biokrasi adalah salah satu pilar utama dari keberhasilan sistem pertahanan daerah…