Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP

Uraian delik dalam suatu pasal dilakukan sesingkat mungkin karena buku ini untuk memenuhi kurikulum baru PPJ yang setiap calon jaksa (mestinya juga hakim dan advokat) harus menghafal paling sedikti 200 pasal di dalam KUHP, baik yang merupakan asas hukum pidana maupun yang merupakan rumusan delik. Disisi lain buku ini dapat digunakan dalam rangka penyusunan KUHP baru Indonesia, khususnya rumusan…

Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-007-454-5

Deskripsi Fisik

xiv, 268 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.633 Fat p

Hukum pengangkatan anak

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-007-442-2

Deskripsi Fisik

xiv, 276 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.017 8 Rus h

Kepemimpinan Kepala Daerah: pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Dae…

Pemerinthan daerah merukana sub sistem dari sistim pemerintahan nasional atau negara.Efektifitas pemerintahan negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kebersihan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepem

Good corporate governance

Edisi

Ed. 1., Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-007-326-5

Deskripsi Fisik

x, 276 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.066 Adr g

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariýah

Keistimewaan buku ini antara lain uraian secara materiil dan formil mengenai hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum terbaru dan berisikan hasil pemikiran yang brilian dari penulis dan didukung oleh pendapat para pakar hukum.

Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

Buku ini menggunakan metode yang unik tentang pembahasan tindak pidan korupsi yaitu metode penafsiran undang-undang.Dengan lengkap dan cermat,penulis menafsikan pasal demi pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku di ta

Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah, dalam kerangka otonomi daerah

Buku ini membahas seputar pemanfaatan ( Penggalian )secara maksimal sumber-sumber pembiayaan daerah dalam era Otonomi Daerah, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan di daerah melalui pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hukum acara pidana Indonesia

Bibliografi

Terminologi Hukum Pidana

Bibliografi