Urgensi perubahan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) dikarenakan adanya kebimbangan dalam penerapan hukum oleh hakim dalam praktik di lingkungan pengadilan tata usaha negara setelah pengalihan kewenangan dari pen…
Buku ini mengkaji problematika pembayaran uang kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Badan tata usaha negara akibat tidak dapat atau tidak sempurnanya pelaksanaan putusan mengenai rehabilitasi di bidang kepegawaian. pembahasan dalam naskah ini meliputi konsep-konsep dasar eksekusi atau pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara, praktik permohonan rehabilitasi. penjatuhan pen…
Dari sudut pandang pengawasan, upaya mewujudkan Peradilan yang Agung dapat dilakukan dengan menciptakan pengawasan peradilan yang baik dan bersih. Beberapa hal menarik dari penelitian ini antara lain pembahasan mengenai arti pentingnya pengawasan terhadap hakim dan begitu pentingnya suatu lembaga pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim untuk menciptakan peradilan yang baik dan bersih denga…
Buku laporan hasil penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kapuslitbang kepada pimpinan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini mengulas kajian yuridis peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis , dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara, dan di harapkan dapat memberi masukan DPR dan Pemerintah terkait pengaturan eksekutabili…