Mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang membawahi empat lingkungan badan peradilan memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyesuaikan perkara yang menjadi kewenangannya peraturan perundang-undangan telah merumuskan keweangan mahkamah agung sebagai berikut pertama kewenagan memeriksa dan memutus permohonan kasasi sengketa tentang kewenangan mengadili …
Keberadaan laporan tahunan merupakan sarana penting untuk mendokumentasikan capaian hambatan, dan sisa agenda yang masih perlu dilakukan mahkamah agung berharap agar semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal bisa memahami rangkaian kebijakan capaian serta masalah yang dihadapi bagi internal lembaga peradilan dokumen ini juga merupakan refleksi terhadap apa yang sudah diperjuangk…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan demokrasi serta hak asasi manusia menuntut adanya perubahan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana kearah yang lebih menghormati hak asasi manusia. Ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hal-hal politik dan sipil, serta berbagai konvensi berkaitan dengan hak asasi manusia, mengharuskan perubahan Hukum Acara Pidana mengadopsi berbagai ketentua…
Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC ( UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION ) dengan U.U. no. 7 Tahun 2006. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus membentuk Produk hukum yang selaras dengan ketentuan dalam UNCAC
Buku ini membahas tentang putusan-putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi, baik yang diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR ) maupun Pengadilan Negeri lainnya, antara lain meliputi kasus-kasus, Suwandi Abdul Fatah, Rusadi Kartaprawira, Komjen. Polisi Suyitno Landung, ECW. Noloe, Ali Mazi, dan Andy Rachman Alamsyah.
Informasi yang dibuat dalam buku ini memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis-jenis perkara tata usaha negara yang masuk dan putus baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding sisa perkara pada tahun yang lampau serta sisa perkara pada tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan
Buku ini berisi kumpulan putusan-putusan pengadilan tata usaha negara dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap himpunan putusan ini sebagai sumber informasi bagi pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung untuk memantau putusan yang tidak banding atau tidak kasasi guna menilai dan memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi dalam putu…