Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya

Bibliografi

Undang - Undang Republik Indonesia no.23 thn 1997 tentang Pengelolaan Lingkun…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

358398

Deskripsi Fisik

ix, 239 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 Ind u

Modul Diklat Manajemen PNS

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 86 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

650.07 Sup p

Perencanaan Pembangunan hukum nasional bidang lngkungan hidup

salah satu akibat dari meningkatnya pembangunan di berbagai bidang kehidupan umat manusia adalah meningkatnya kerusakan lingkungan hidup (human environment). kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai "tidak berfungsinya keseimbangan ekologis yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan secara berlebihan

Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

Pada dasarnya pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai dalam suatu organisasi, tidak hanya berdampak bagi para pegawai an sich, akan tetapi juga memiliki peranan dalam mempengaruhi laju perkembangan organisasi terkait dengan penyegawan struktur organisasi terkait dengan penyegaran struktur organisasi dan dalam rangka optimalisasi efektifitas kerja organisasi. Peran penting adannya promosi dan mut…

Pedoman umum upaya pengelolahan lingkungan dan analisis dampak lingkungan

Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan mengenai analisis dampak mlingkungan, diharapkan semua perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam, secara konsekuen melaksanakan berbagai peraturan yang menyangkut dampak pembangunan terhadap lingkungan.

Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan…

Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena, sertifikat sebagai suatu beschikking ada dalam yurisdiksi (objek) peradilan tata usaha negara. Di pihak lain, sengketa kepemilikan atau sengketa hak atas tanah ada dalam yurisdiksi (objek) peradilan…

Hukum Lingkungan : Dilengkapi UU PLH 1997 dan PP AMDAL 1999

Hukum lingkungan modern merupakan ketentuan yang mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan terpenting melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan dan kemerosotan kualitasnya supaya bersifat serasi dan dapat secara terus menerus digunakan oleh baikgenerasi sekarang maupun generasi mendatang. jadi sifat hukum lingkungan modern ini bertujuan atau berorientasi kepada lingkungannya (environme…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia

Di tengah silang pendapat penerapan hukum pers dan kekurang-pahaman aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus hukum terkait pemberitaan pers, Mahkamah Agung telah menjalankan wewenang sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki komitmen bagi upaya penegakan kemerdekaan pers di tanah air. Situasi seperti ini harus dijaga dan diperluas kepada aparat penegak hukum yang lain sehingga upaya pe…

Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dinilai semakin memicu kerusakan hutan di Indonesia.