Buku ini memuat tentang pengertian dasar tentang pengantar ilmu hukum. Hukum sebagai obyek ilmu hukum, ilmu hukum dalam pengertian ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan.
Selain materi perdagangan pada umumnya, Hukum Dagang juga meliputi pengetahuan perbankan dan permodalan. Uraian tentang hukum dagang Indonesia meliputi: inti pengetahuan hukum, pengertian perdagangan, bentuk-bentuk perusahaan, surat berharga, kepailitan, asuransi, larangan praktek monopoli dan perlindungan konsumen. Dalam bidang perbankan meliputi: Hukum Perbankan Tahun 1998, Bank Sentral 1968,…
Buku ini terdiri atas delapan bab, dengan rincian pendahuluan, pembahasan mengenai ilmu hukum, ilmu hukum dagmatik, teori hukum, filsafat hukum, hukum alam, positivisme, dan diakhiri dengan pembahasan tentang prinsip, norma, dan aturan.
Buku ini menjelaskan bagaimana cara membuat kontrak di bank syariah, terutama berkaitan dengan format dan klausul baku yang memperhatikan kepentingan bank syariah dan nasabah; apa itu pembiayaan bermasalah, kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara menyelamatkan serta menyelesaikannya baik dalam perspektif syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku? secara komparatif bagaimana konsep…
Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO. Bagian awal tulisan ini membahas hukum perdagangan internasional dan sistem perdagangan bebas serta perdagangan internasional ditinjau dari perspektif ekonomi. Dengan semakin terbuka dan ketatnya persaingan antar mitra dagang dari berbagai negara, maka diperlukan adanya lembaga penyelesaian seng…
Buku ini memuat peraturan-peraturan mengenai Reglemen Acara Perdata, Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Reglemen Indonesia yang Dibarui (RIB), Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru.
Buku ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup hukum kepailitan, dimulai dari pengantar hukum kepailitan, kepailitan perorangan, kepailitan bagi suami istri, dan kepailitan badan hukum sampai pada akibat dan prosedurnya. Di samping itu, dipelajari tentang keberadaan dan kompetensi pengadilan niaga sebagai lembaga penegak hukum di bidang kepailitan, serta tugas, wewenang, dan tanggun…
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke PTUN.
Buku ini mengajak untuk mengetahui gejala-gejala awal atau dini bagaimana suatu korupsi dilakukan oleh para koruptor di lingkungan kehidupan kita mulai dari institusi terendah (kelurahan) sampai dengan lembaga-lembaga negara. Apabila korupsi tersebut dilakukan secara berjamaan dan terencana oleh suatu institusi dan melibatkan pihak legislatif atau aparat penegak hukum, termasuk auditor maka yan…
Buku ini mengkaji perihal konsep negara kepulauan dan penetapan batas zona laut yang meliputi : dasar, aspek teknis dan praktek penetapan zona laut berdasarkan hukum laut internasional. Buku ini juga secara detail melihat bagaimana pengaturan mengenai penetapan batas zona laut Indonesia dengan negara tetangga serta bagaimana penetapannya dalam perjanjian Internasional dalam konteks negara kepul…