Karya ini merupakan buah pemikiran penulis mengenai konstitusi khususnya konstitusi negara Republik Indonesia. Mulai dari sejarah panjang dan dinamika perubahannya, sampai pada tafsir kontemporer mengenai berbagai hal yang terkait konstitusi, dan problematika penerapannya. Penulis tergerak membahas jejak historis perubahan konstitusi Indonesia.
Manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. buku ini sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, hukum advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa hukum dan ilmu sosi…
Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002.Buku ini menerangkan mengenai Reformasi hukum sistem ketatanegaraan indonesia; Hukum tatanegera indonesia; hakikat,sumber asa, dan sejarah; konsitusi:konsep dasar,perubahan,dan pembuatan; Bentuk dan sistem pemerintah Indonesia; kelembangaan nega…
Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. landasan yuridis pemberdayaan peradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena undang-undang no.6 tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi…
Menganalisa beberapa putusan Mahkamah Agung dalam rangka terciptanya adanya kesatuan penerapan hukum. hal ini sangat relevan karena Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tertinggi harus mampu untuk menjamin konsistensi putusan. tidak adanya kepastian dan konsistensi, disamping akan membingungkan para pencari keadilan, juga para hakim ditingkat bawah, selain akan bingung kemungkinan penyalahgu…
Penelitian ini dilatar belakangi munculnya pasal 21 Undang - Undang Administrasi pemerintahan yang menggerus kewenangan yang diatur dalam pasal 3 Undang - Undang Tipikor untukmewujudkan good governance dan clean governance.Tujuan penelitian ini, mendeskripsikan, menganalisis dan menentukan penyelesaian hukum mengenai penyalahgunaan wewenang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi oleh pejabat …
Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, disamping itu sebagai lembaga tinggi negara di bidang peradilan telah banyak andil dalam pelaksanaan pembangunan hukum diantaranya adalah menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengisi adanya kekosongan hukum atau hal-hal yang belum diatur dalam hukum acara, sebagai sarana penegakan …
Dibuatnya buku ini sebagai representasi dari museum sebagai dokumentasi, sumber informasi dan referensi mengenai BPK secara lengkap, dari awal BPK dibentuk sampai dengan saat ini. Di dalam buku ini diceritakan juga mengenai perpindahan kantor BPK dari satu tempat ke tempat lain, dan akhirnya menjadikan salah satu gedungnya sebagai museum. Buku ini juga menjelaskan perubahan simbol-simbol, logo,…
Grosse akte mempunyai judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti irah-irah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Akan tetapi, masih banyak ditemui dalam putusan pengadilan bahwa suatu grosse akte masih harus diajukan ke pengadilan untuk eksekusinya. Kesimpangsiuran seperti ini penting untuk dikaji lebih mendalam. Buku ini merupakan salah satu upaya untu…
Memuat bidang-bidang hukum, masalah dan solusi yang sering di hadapi publik sehari-hari. buku ini memuat hukum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, bantuan hukum di Indonesia, Pengaduan, hukum keluarga, perempuan dan anak, perjanjian kredit hukum tanah, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hak individu dalam hukum pidana, hak konsumen, pelanggaran Ham berat dan hak-hak korban, hak asasi manu…