Ditapis dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Angg…
Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2018 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini , revisi dilakukan terhadap DIPA petikan. Ruang lingkup Revisi Anggaran secara umum meliputi: Perubahan pagu belanja negara yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 180 hlm.; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 Ind p
Hukum acara praperadilan dalam teori dan praktik : Mengurai konflik norma dan…
Hukum acara praperadilan memang diatur secara tegas, namun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa perkara praperadilan harus dilaksanakan dengan mekanisme perkara perdata, karena pasal 101 dan 274 KUHAP tidak berlaku untuk perkara praperadilan. Proses pemeriksaan yang cepat dengan pembatasan waktu paling lambat 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan, sulit untuk dapat d…
- Edisi
- cet. 1.
- ISBN/ISSN
- 978-623-90916-0-6
- Deskripsi Fisik
- vi, 318 hlm, ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.072 Dar h
Hatta Ali The Untold Stories : Kisah Perjalanan Hidup Ketua Mahkamah Agung RI…
Tak seorang pun menyangka sosok pembalap yang hidupnya lebih banyak di jalanan, sering bolos sekolah dan hobi berkelahi bisa menjadi orang nomor satu di Mahkamah Agung dengan menyandang predikat guru besar bidang hukum. itulah fakta hidup yang dialami oleh muhammad hatta ali, ketua mahkamah agung RI (2012-2020) dan salah seorang putra terbaik bangsa yang dinobatkan sebagai pemimpin perubahan ta…
- Edisi
- cet.1.
- ISBN/ISSN
- 978-623-90916-1-3
- Deskripsi Fisik
- 620 hlm,;23,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 921 Dar h
Efektivitas sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup …
Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan/korporasi belum menunjukkan efek jera yang berarti. Untuk itu ditawarkan penyelesaian hukum bagi pelanggar lingkungan hidup yang masih dapat dibina dan menginsafi atas pelanggaran yang dilakukannya, tidak dijatuhi pidana seperti t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 104 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.046 Zah e
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/…
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan-keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pengingkatan produktivitas …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 226 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.01 Ind u
Undang-undang kepailitan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Und…
Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu UU tentang kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang. Pokok-pokok penyempurnaan UU tentang kepailitan tersebut meliputi: syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ...hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.078 Ind u
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Buku ini berisi UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; PP RI No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Tabel jenis visa Republik Indonesia; Daftar negara bebas visa kunjungan; Daftar ne…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 490 hlm.; 15 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 304.820 26 Ind u
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = the 1945 constitut…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bentuk peraturan untuk mengatur berjalannya negara dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek hukum, dan aspek aturan yang hidup dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat, aspek sosial, dan aspek filosofis dalam norma dan nilai yang menjadi sejarah suatu bangsa. Hukum dasar di setiap negara berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 61 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.025 98 Ind u
Altruisme hukum: kepedulian terhadap penyandang disabilitas
Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang kedudukannya sama dan setara dengan subjek hukum pada umumnya. Diskriminasi dan marjinalisasi yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah akibat tidak adanya moral kepedulian di dalam diri seseorang dalam melihat kelemahan orang lain. Semakin peduli terhadap penyandang disabilitas maka semakin menghargai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6215-69-7
- Deskripsi Fisik
- xvi, 382 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 362.4 Ahm a
Hukum perkawinan Indonesia
Buku ini membahas mengenai asas hukum perkawinan, dasar perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, harta benda dalam perkawinan dan perjanjian kawin, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan beserta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perkawinan internasional serta ketentuan peralihan.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-6322-03-6
- Deskripsi Fisik
- x, 152 hlm.; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.016 Isn h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah