Hukum Anggaran Negara

Edisi

Ed.1. Cet 1

ISBN/ISSN

979-421-435-3

Deskripsi Fisik

xii, 204 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Bon h

Pembatasan upaya hukum kasasi pidana untuk mewujudkan asas peradilan sederhan…

Penelitian tentang pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memerlukan perhatian secara bijak. Dilihat dalam variabel pertama tentang pembatasan upaya hukum kasasi tentunya menimbulkan pembatasan secara notmatif berdasarkan syarat formal maupun substansial yang seolah-olah membatasi hak pencari keadilan dan penasihat hukum. Pembah…

Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara

Salah satu yang menjadikan alasan untuk dilakukannya kajian penataan mekanisme hubungan antar lembaga negara adalah untuk mencari solusi ataupun strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan disharmoni dalam hubungan antar lembaga negara yang telah dibatasi pada hubungan antar presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, MK, MA, dan BPK menjadi fokus pada…

Mengungkap Kartel dengan Bukti Tidak Langsung

Peran hukum persaingan usaha dalam memerangi perjanjian kartel telah diakui oleh lembaga yang berwenang di bidang persaingan usaha di negara-negara maju. Pembuktian atas perjanjian kartel memerlukanbukti langsung. Akan tetapi bukti ini sulit ditemukan, karena kebanyakan perjanjian kartel dibuat secara lisan oleh para pihak. Oleh karena itu makalah ini menguraikan: 1) membedakan antara praktik r…

Laporan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung RI (MA-RI) mengeluarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Publik. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pengadilan. Pelayanan tersebut meliputi, pelayanan pelayanan administrasi pengadilan, bantuan hukum, layanan informasi dan pengaduan, pada survey ini untuk pelayanan pengaduan tidak dilakukan su…

Bibliotheca Indonesia

Penyusunan Bibliotheca Indonesia tahun 2019 terdiri dari tiga bagian yaitu, pertama bagan klasifikasi, kedua indeks pengarang/judul, dan ketiga indeks subjek, Penerbitan Bibliotheca Indoensia tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sarana penelusuran temu kembali informasi yang dibutuhkan pemustaka, serta memberi gambaran kepada pemustaka tentang informasi lain yang dapat dijadikan rujukan dala…

Ringkasan baseline survey pelayanan publik pengadilan : Survey kepuasan penga…

Survey ini dimaksudkan untuk memberikan pemetaan komprehensif terhadap pelayanan publik pengadilan berdasarkan presepsi kepuasan publik di pengadilan. Survey ini akan menunjukan beberapa tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan publik pengadilan. Survey tidak dimaksudkan/ditujukan sebagai alat evaluasi bagi kinerja per pengadilan atau pun kinerja pengadilan secara keseluruhan. Ringkas…

Undang - Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…

Bunga rampai refleksi satu tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia

Buku berupa bunga rampai ini, berisi pandangan yang beragam sebagai refleksi satu tahun komisi yudisial, berupa catatan dan kritik dari para penulis, yang terdiri dari hakim agung, akademisi, pengamat dan praktisi, selain dari anggota komisi yudisial. Tinjauan Komisi Yudisial dari aspek moral secara komprehensif, baik yang bersifat komparatif dalam kaitan dengan kewenangan Komisi Yudisaial di n…

Analisis dan evaluasi hukum terkait peran lembaga keuangan non bank dalam ran…

Sebagai upaya pemerintah meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif perlu deregulasi untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh modal untuk membuka usaha, melakukan ekspansi ataupun untuk bisa bersaing di pasar internasional. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Hukum jilid II, yaitu dengan menc…