Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, daftar inventaris peraturan PUUan yang terkait dengan masalah perizinan. Kedua, analisis dan evaluasi peraturan PUUan yang terkait dengan perizinan menggunakan batu uji pedoman 5 dimensi yaitu dimensi 1 ketepatan jenis peraturan PUUan, dimesi 2, potensi disharmoni pengaturan, dimensi 3 kejelasan rumusan, di…
Buku ini menjelaskan tentang keadaan geografi dan demografi, lembaga peradlan dan lain sebagainya, tujuan dari seri ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik secara lebih baik mengenai lembaga hukum dan apa yang dilakukan oleh lembaga hukum tersebut. Selain itu, seri ini mencatat perubahan dikinerja kelembagaan dari waktu kewaktu, yang merupakan indikator kunci dari efektifitas reform…
Analsiis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Kedua, potensi disharmoni pengaturan PUUan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ketiga, kejelasan rumusan peraturan PUUan yang terkait ketenagakerjaan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan pe…
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk meliai lima dimensi penting terhadap peraturan PUUan, yakni pertama, ketetapan jenis peraturan perundang-undangan, kedua, potensi disharmoni pengaturan, ketiga, kejelasan rumusan, keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan, dan kelima, evektifitas pelaksanaan peraturan perundang undangan terkiat dengan ketanagalistrikan.
Buku ini menjelaskan tentang qanun, qanun syariah adalah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam yang terdiri dari bidang aqidah, syariah, dan akhlak.. Karena itu Pasal 125 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006, qanun syariah adalah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Qanun Aceh dalam berarti penyusunan qanun ini berada dibawah kewenangan pemerintah provinsi.
Dalam kerangka yang lebih besar, analisis dan evaluasi hukum terkait badan usaha merupakan bagian dari usaha untuk melakukan revitalisasi pengaturan terkait badan usaha. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam melakukan revitalisasi pengaturan ini, seyogyanya kita tidak lepas dari prinsip dasar (fundfamental principle) dan akar sejarah history hukum di Indonesia. Hal yang sama juga perlu ditera…
Proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah, adapun susunan proyek ini adalah untuk menghasilkan lima buah daskah dari masing-masing daerah yakni : sejarah daerah, adat istiadat daerah, geografi budaya daerah, cerita rakyat daerah, ensiklopedia musik/tari daerah. kegiatan proyek ini dibagi atas dua yaitu kegiatan di pusat meliputi koordinasi, pengarahan atau penataan, konsultasi, evaluas…
Agenda penyusunan naskah akademik dalam rangka perubahan undang undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang kepialitan dan penundaan kewaiban pembayaran utang merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan daam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang. Perkembangan dan kebutuhan tersebut per…
buku ini berisikan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan mahkamah agung dari tahun 2008 sampai tahun 2014. sema tahun 2008 berisikan 13 surat edaran dan 3 peraturan mahkamah agung (Perma). sema tahun 2009 berisikan 14 surat edaran 4 Perma dan sema 2010 sampai dengan 2014
Tujuan khusus buku ini adalah untuk memaparkan perjuangan si singamangaraja XII bersama rakyat sumatra utara melawan pihak kolonial Belanda dalam rangka penunaian pelbagai tugas dan tanggungjawab di atas. Berbagai refrensi akan diadakan juga pada peristiwa peristiwa dalam periode beberapa si singamangaraja sebelumnya, antara lain si singamangaraja X dan si singmangaraja XI. Buu ini juga berusah…