Buku ini menambah sumber pustaka yang berkenaan dengan hukum di Indonesia, sehingga diharapkan akan semakin menghidupkan dan menyebarluaskan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
dalam laporan hasil penelitian di sertai hasil pengumpulan data yang berupa penyelesaian perkara maupun laporan kinerja dilihat dari penyelesaian perkara di kaji di analisis di hubungkan dengan anggaran sebelum satu atap MARI maupun sesudah di bawahhi MA akhirnya dapat di simpulkan dan di sarankan serta di selesaikan dan di sajikan sebagai laporan hasil penelitian seperti judul di atas yang dap…
hukum positif telah mempertegas kedudukan hakim sebagai pejabat negara. setidaknya terdapat 3 Undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya pejabat negara, terhadap hakim memiliki standarisasi khusus tentang fasilitas, hak dan protokoler berlaku. Karenanya pada level peraturan pemerintah secara teknis memberikan rincian hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara.
sumber daya manusia adalah kunci pokok penyelenggaraan kegiatan institusi atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Promosi dan mutasi aparatur peradilan adalah salah satu bentuk pembinaan untuk mencapai sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan, yaitu mencapai terwujudnya tujuan peradilan. Secara umum promosi terkait dengan upaya mendorong meningkatkan potensi yang dimiliki …
data yang dicakup dalam buku ini meliputi keadaan geografi, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pengeluaran konsumsi, pertanian, industri manufaktur dan kontruksi, perdagangan luar negeri, pariwisata dan transportasi, keuangan dan harga-harga, serta pendapatan nasional dan regional. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertai pula penjelasan teknis dari setiap jenis statistik ya…
sebagai buku pegangan untuk memahami HAM secara lebih komprehensif, buku ii sangat tepat. pada awal wacana, pilihan pembahasan HAM dimulai dari hukum alam, suatu teori yang ide dasarnya berawal dari pemikiran yunani. pemikiran-pemikiran berikutnya mengembangkan dan menerjemahkan secara lebih rasional, kemudian sebagai landasan pemerintah di berbagai negara eropa.
Kami pimpinan lembaga lembag penegak hukum menyadari bahwa keberhasilan upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai persyaratan kesejahtaraan dan perlindungan masyarakat dalam negara demokrasi sangat ditentukan antara lain oleh kinerja apaarat penagak hukum
buku ini memiliki arti tersendiri bagi upaya bersama memajukan sistem keparlemenan negeri ini. apalagi, kita masih memiliki ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang sampai sekarang secara hukum masih berlaku resmi dan meningkat untuk umu.