Buku ini membahas tentag hasil rapat kerna nasional Mahkamah Agung RI dengan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia mengenai permasalahan teknis dan non teknis pada wilayah hukum pengadilan militer yang dimana terdiri dari daftar permasalahaan menurut bidangnya yang disertai pemecahannya di berbagai daerah Indonesia, didalam daftar permasalahan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu pe…
Buku ini membahas tentang laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahunan tahun anggaran 2014, penjelasan atas pos-pos laporan realisasi angaran. penjelasan atas pos-pos
Buku uraian jabatan inimerupakan penjabaran dari keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: UP-IV/127/PSJ/SK/VII1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang kepnaiteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RIyang membahan nama jabatan, rumusan tugas, rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, perlengkapan kerja, tanggung jawab, wewenang dan syarat jabatan. buku uraianjabatan ini juga me…
Pada buku ini membahas tentang laporan keuangan Mahkamah Agung RI pada periode akhir 31 Desember 2014. Buku ini hanya membahas tentang lampiran pendukung dalam laporan keuangan periode terkait. pada bagian daftar rekening Mahkamah Agung RI terdapat informasi mengenai list daftar rekening tentang pembahasan terkait di berbagai daerah Indonesia. Lalu [ada bagian selanjutnya terdapat informasi men…
Buku ini ialah berisi temuan permasalahan hukum pada perdata khusus yang mengurai putusan peninjauan kembali, tentang keberatan atas daftar pembagian sementara tentang porsi yang diterima oleh masing-masing kreditur dan tidak berkaitan dengan biaya kepailitan
Dalam perkembangan sistem ekonomi Indoensia, persaingan usaha menjadi salah satu instrument ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sis…
Buku ini bertujuan untuk memberi pandangan atau gambaran secara singkat tentang hal hal yang sekiranya perlu dapat perhatian dari legislator tertinggi khususnya sidang- sidang MPR yang akan datang mengenai kedudukan MA dan azas azas yang terkandung dan tersirat dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
Buku ini menguraikan perkembangan pemahaman manusia terhadap azas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidaklah statis, tetapi dinamis. Pada perkembangan terakhir, asas negara hukum melahirkan ajaran diskreasi yang akhirnya melahirkan ajaran peraturan kebijakan. Ajaran peraturan kebijakan melahirkan ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.
this thesis discusses about the position of the registration of marriage relating to the terms of legitimate marriage under law No. 1 of 1974 which is still often being a dabate a,ong legal ecperts including judges, in connection with the arrangemen in the law that bring ambiguity understanding, whether including to one of the terms of legitimate marriage is done according to the law of each re…
Rapat kerja nasional MA RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia tahun 2009 membahas rancangan keputusan sekretais mahkamah agung RI tentang organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer