Buku ini berisi beberapa masalah dalam bidang hukum materil yang disampaikan oleh H. Andi Syamsu Alam, dkk dan cuplikan buku pengesahan kawin kontrak : pandangan Sunni dan Syi'ah.
Buku ini membahas tentang hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tinglat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, membahas jawaban permasalahan daerah teknis dan non teknis bidang tata usaha negara.
Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang perubahan konstitusi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia ke-2 termasuk yurisdiksi dan kompetensi yang diberikan kepada peradilan militer sesuai perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan perubahan konstitusi pada saat itu serta kebijakan pemerintah perubahan konstitusi pada saat itu s…
Pada buku ini tersedia informasi mengenai "Menegakkan Hukum Pidana; I. Pengauan PK Oleh JPU II. Pidana dibawah minimum khusus. yan dilaksanakan pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009. salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum …
Buku ini secara khusus membahas kapita selekta tindak pidana korupsi. Secara umum, pengertian korupsi dapat dirumuskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi sedang scara khusus pengertian korupsi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam berbagai undang-undang. Namun penggunaan istilah "korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)" lebih tepat. Adapun yang…
Eksekusi putusan perdata merupakan ujung dari proses beracaradalam perkara perdata yang ditunggu-tunggu oleh pihak yang menang. Bagi pihak yang kalah merupakan proses awal untuk menggagalkan atau paling tidak untuk mengulur waktu. Banyak surat-surat masuk ke Mahkamah agung yang bernada tidak puas atas perlakuan KPN, dari pihak pemohon eksekusi melaporkan bahwa KPN mengulur-ngulur jalannya eksek…
Buku ini membahas tentang kapita selekta hukum pidana yang disampaikan dalam rapat kerja nasional MA RI pada bulan Agustus 2008. Uraian pertama pada buku ini ialah tinjauan alat bukti elektronik khususnya tindak pidana "cyber crime" dikaji dari perspektif KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981). Ketiga, penggunaan teleconference menimbulkan aspek yuridik dikaji dari teoritik dan praktik peradi…