Informasi perturan perundang-undangan (JDI-Hukum) Mahkamah Agung RI Edisi 200…

Dalam penerbitan edisi ke 25 ini disampaikan antara lain : undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terbaru; komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; pemilihan umum; partai politik dan undang-undang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.

Profil pembangunan HAM bidang : pendidikan kesehatan, tenaga kerja dan masyar…

Dalam buku ini menyajikn dan memberikan informasi mengenai etalase pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia terutama implementasi dari pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, atau hak ekosob, khususnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan & hak-hak masyarakat adat. Pembangunan HAM di empat bidang tersebut dilandasi pandangan dan sikap bangsa Indonesia menge…

Selected Readings on Corruption in Indonesia: The Decisions of Indonesia Supr…

Corruption is categorized as an extraordinary crime in positive law in Indonesia. As recognized in Law No. 20 Year 2001 on eradication of the Acts of corruption Crime. This law is expanding and detailing the actions that can be convicted as the act of corruption crime. These books present clear and transparenst description on various forms of reasoning of Judges in corruption cases particularly…

Penerapan Qonun Syariah di Aceh

buku ini mejelaskan tentang qanun. qanun syariah adalah anun yang mengatur pelaksanaan syariat islam yang terdiri aqidah, syariah, dan akhlaq. karena itu pasal 125 ayat 3 UU nomor 2006. qanun syariah adalah qanun Aceh dalam arti penyusunan qanun ini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Permasalahan hukum sidang perdata (rakernas 2009)

Buku ini berisi permalasalahan hukum bidang perdata dari lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Action Program for Judicial retorm 2001-2006 (with supplement)

The judiciary has been constantly aware of the many challenges to its efficient performence, adn efforts to address various concens, though numerous, have been sporadic. But over the last two years, the judiciary has taken concrete steps to establish a strong foundation for the longterm development of the judicial branch. One of the fundamental strides taken in the preparation of an action prog…

Notulen rapat konsultasi dan koordinasi antara Mahkamah Agung RI dengan anggo…

Rapat ini berisi penjelasan KMA mengenai rekruitmen calon Hakim Agung. Dengan adanya UU No.22 tahun 2004 bahwa yang melakukan seleksi calon Hakim Agung adalah komisi yudisial. Masalah penegakan dengan pemerintahan derah yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyangkut kasus-kasus anggota DPRD dan kepala daerah yang menggunakan PD 110.

Judicial System Of Indonesia

Buku ini menguraikan ifnromasi tentang sistem peradilan Indonesia yaitu Mahkamah Agung, peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan pajak.

Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat …

Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2007 yang diselenggarakan di Makassar tanggal 2-6 September 2007 dengan tema "Meningkatkan pembinaan teknis yudisial badan peradilan yang mandiri dan berwibawa". Rakernas secara lengkap yang berisi pengarahan dan pengesahan hasil pembahasan materi rapat kerja nasional 2007 yang merupakan him…

E-commerce : law practic

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 Din e