this material is design for use in a course in the law of commersial paper under articel 3 of the uniform commersial code. it has been found particulary suitable for one semester's work of two hours per week. the text is supplemented with problems which illustrate and afford the opportunity to explain the rules of laws stated in the text. these problems are not keyed to the text but generally t…
Buku ini berisi putusan-putusan conseil d'Etat yang telah menjadi Yurisprudensi di Prancis. Ada dua isu besar hukum administrasi yang ditur dalam Yurisprudensi tersebut, yaitu (1) penanganan keputusan implisit, yang menjelaskan tentang gagasan keputusan administrasi ketika tiada jawaban, kegunaannya dalam rangka hukum acara peradilan administrasi, yurisprudensi terhadap keputusan yang fiktif-po…
Buku ini berisi undang-undang No.14 tahun 1970 tentang etentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; undang-undang No.13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung; peraturan pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madoera; undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan; undang-undang No.49 tahun 1960 tentang p…
Berbagai pihak mempunyai kepentingan terhaadap perkembangan suatu perusahaan, perlu mengetahui posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan tersebut, melalui laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba dan laporan perubahan posisi keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk membuat ifnormasi keuangan yang kompleks ke dalam elemen-elemen yang lebih sederhana d…
buku ini mencangkup berbagai permaslahan hukum perdata khusus di berbagai daerah indonesia, seperti sekayu, yogyakarta, Bandung, Jakarta Selatan, Gorontalo. Jayapuran, Wamena, Manokwari, dan Banda Aceh
Buku ini tentang kinerja Ombudsman RI berisi testimoni masyarakat yang pernah megakses pelayanan ombudsman RI. Seluruhnya berupa ucapan terimakasih atas pengalaman mereka menyampaikan pengaduan dan memperoleh penyelesaian dari ombudsman. Buku ini tebit dengan tujuan untuk menyuarakan hati nurani pelapor yang sudah mengeluhkan masalahnya kepada ombudsman dengan penyampaian suara itu diharapkan m…
Buku ini tidak hnya menyajikan warna baru pemerintahan daerah yang ideal, tetapi berbagai acuan mengenai desentralisasi pemerintahan daerah. Dalam bagian ini juga penulis menguraikan tentang tujuan, alasan serta keuntungan penerapan desentralisasi dalam pemerintahan daerah serta hubungan desentralisasi dalam pemerintahan daerah dan bahkan dilengkapi dengan ukuran ukuran keberhasilan penerapan d…
Buku ini berisi tentang program kerja kepaniteraan; program kerja Dirjen Badilum; program kerja Dirjen Badilag; program kerja Dirjen Badilmitun; program kerja Badan Urusan Administrasi; program kerja Badan Pengawasan; program kerja Balitbang Diklat Kumdil
Buku ini menggali kembali konsep-konsep birokrasi, dan kemudian penerapannya di Indonesia, terutama birokrasi di daerah pada era pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 th 1999 yang kemudian diganti oleh UU 32 tahun 2004. Untuk itu, penulis mengidentifikasikan permasalahan birokrasi di Indonesia, karena biokrasi adalah salah satu pilar utama dari keberhasilan sistem pertahanan daerah…
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. TUgas MPR adalah untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI tahun 1945. NKRI, Bhineka \tunggal Ika, dan ketetapan MPR, diatur dalam pasal 5 huruf a dan b, undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR< DPD< dan DPRD. Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, MR R berlandaskan pada ketentuan peraturan perun…