Buku ini membahas dan memperbandingkan tahap pra-persidangan (pre-trial justice), termasuk asas-asas hukum acara pidana. Buku ini menyajikan juga perbandingan wewenang jaksa di banyak negara dalam menilai apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. tahap ini umumnya dilakukan apabila suatu penyidikan sudah berakhir. Bab selanjutnya membahas dan memperbandingkan tahap akhir pra-persidangan, …
Buku ini dengan cukup lengkap sejarah hukum tata negara yang tak melepas kaitannya dengan kondisi sosio politik ekonomi indonesia dari rezim ke rezim. berikut pula perkembangan-perkembangan negara pasca reformasi diskursus teori demokrasi dan azas-azas kenegaraan takluput pula dari perhatian penulis guna merangkai dinamika politik kebangsaan yang melahirkan bentuk tatanan kenegaraan
Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. sesuai dengan prinsip hukum yang universival, peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapar berlaku dan diberlakukan dan tidak b…
konsitusionalisme yang sedang tumbuh pada saat ini,berawal pada tahun 1998, temaptnya sejak sidang istimewa mpr, menandai pergeseran yang signifikan. hal itu terlihat pada produk-produk hukum sidang istimewa itu dilihat dari sudut pandang kajian tentang konstitusionalisme,apa yang dihasilkan dalam sidang istimewa,memperlihatkan secara ekspresif munculnya nilai,orientasi dan harapan baru
Buku ini merupakan refleksi dari perubahan UUd 1945 tersebut, terdiri dari tiga belas bahasan, yakni : memahami HIN, negara hukum, konstitusi, peraturan perundang-undangan, sistem pemerintan, lembaga perwakilan rakyat, kekuasaan ke hakiman komisi negara independen, hak asasi manusia, kewarganegaraan, partai politik dan pemilu, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.
Membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum acara peradilan tata usaha negara meliputi : kekuasaan peradilan tata usaha negara, subjek dan objek sengketa tata usaha negara, pemeriksaan sidang pengadilan di tingkat pertama, macam acara pemeriksaan, hukum pembuktian, bentuk putusan, upaya hukum, penundaan dan eksekusi putusan
secara garis besar buku ini terdiri atas sebalas bab.di antaranya bab satu membahs tentang filosofis penyederhanaan partai politik.di dalamnya berisi bahasan-bahasan yang terkait dengan filosofis penyederhanaan partain politik,hukum,kebebasan dan penyederhanaan partai politik ditinjau dari filsafat kebebasan.buku ini menelaah secara mendalam ikhwal landasan filosofis penyederhanaan partai polit…
Buku teori konstitusi dan negara demokrasi ini secara spesifik mendiskusikan beberapa aspek penting. Aspek penting tersebut diantaranya mencakup tentang contitutional theory dan juga menggambarkan tentang pendekatan lain yaitu contitutional science politico legal science.
Konsititusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat dan merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap waraga dalam membangun paham kedaulatan rakyat. djokosoetono menguraikan tiga makna konstektual dalam memahami konstitusi yaitu : konstitusi dalam makna material, konstitusi dalam makna formal, konstitusi dalam makna UUD
Di antara permasalahan sistem penegakan hukum pidana yang ada dan diberlakukan selama ini masih berorientasi pada penghukuman yang bersifat retributive justice. Akibatnya, terjadi persoalan dalam tataran eksekusi khususnya di lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity atau melebihi kapasitas yang seharusnya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan narapidana. Pendeka…