Restorative justice dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum, perhatian terhadap penerapan restorative justice semakin besar dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, restorative justice sudah direspons dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam undang-undang tersebut, pendekatan restorative justice diakomodasi dalam bentuk diversi. Karen…

Kajian restorative justice dari perspektif filosofis, normatif, praktik, dan …

Di antara permasalahan sistem penegakan hukum pidana yang ada dan diberlakukan selama ini masih berorientasi pada penghukuman yang bersifat retributive justice. Akibatnya, terjadi persoalan dalam tataran eksekusi khususnya di lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity atau melebihi kapasitas yang seharusnya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan narapidana. Pendeka…

Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran na…

Di Indonesia, perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah ditetapkan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan terkait bagaimana sistem pemidanaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi …

Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan pasal-pasal ter…

Buku ini memaparkan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perumusan pengaturan materi muatan yang berkaitan dengan persoalan tersebut di atas. buku berbasis penelitian ini diharapkan menjadi pemantik bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pentingnya menerbitkan kebijakan terkait pedoman pemidanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang narkotika dalam rangka mengatasi persoalan t…

Pedoman Penerapan Pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Informasi dan Tran…

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berkembang pula kejahatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan cyber crime. Tindak pidana yang semula dilakukan di dunia nyata, dapat juga dilakukan di dunia maya (cyber) dengan jumlah korban dan lingkup kerugian yang besar serta modus operandi yang lebih canggih. untuk menanggulangi cyber crime tersebut, pem…

Naskah Kebijakan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana…

Hasil Penelitian mengemukakan analisis permasalahan terkait eksistensi pengaturan peradilan in absentia dalam hukum positif (perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, pencucian uang, tindak pidana perikanan, tindak pidana pemilu, tindak pidana perusakan hutan, tindak pidana di bidang perpajakan dan terorisme) dan inkosistensi dalam praktik pen…

Naskah Kebijakan Kewenangan Pelantikan Calon Hakim (Cakim) menjadi hakim oleh…

Buku ini menguraikan analisis permasalahan eksistensi, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis kewenangan pelantikan hakim oleh Ketua Mahkamah Agung serta analisis praktik empiris pengukuhan cakim oleh Ketua Mahkamah Agung. dalam buku ini tim penulis mengemukakan tiga pilihan kebijakan terkait permasalahan yang diangkat yaitu : pertama, pengambilan sumpah dan pelantikan oleh ketua mahkamah a…

Penyelesaian perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam teori dan praktik

Buku ini mengkaji perkara perselisihan hubungan industrial dari segidimensi teoretis dan praktik. Harapannya, para pembaca mulai kalangan masyarakat, mahasiswa, ilmuan hukum, para teoristis, praktisi, para legislator dapat melihat sebuah wajah hukum perburuhan kekinian secara lebih lengkap dari perspektif teoristis dan praktik peradilan dalam sebuah buku.

Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem …

Edisi

Ed. 1 cet 1

ISBN/ISSN

979- 1- 4034-1

Deskripsi Fisik

Xiv, 312 hlm : ilus ; 20, 5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0268 lil.a

Sistem Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penelitian tentang "Sistem pemindanaan korporasi pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah" merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanan di wilayak Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tim peneliti menyajikan hasil analisisnya sesuai dengan konten masalah penelitian yaitu eksisensi korporasi sebagai pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah…