Mahkamah AGung dan badan peradilan di bawahnya memerlukan dukungan data dan informasi ilmiah untuk memahami aneka perkembangan hukum di masyarakat dan perkembangan pengelolaan peradilan, termasuk aspek man, money and material yang terjadi indonesia dan dunia global. dengan memiliki data dan informasi ilmiah tersebut, maka mahkamah agung akan senantiasa menjadi organisasi yang adaptif terhadap p…
Buku ini mengkaji problematika pembayaran uang kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Badan tata usaha negara akibat tidak dapat atau tidak sempurnanya pelaksanaan putusan mengenai rehabilitasi di bidang kepegawaian. pembahasan dalam naskah ini meliputi konsep-konsep dasar eksekusi atau pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara, praktik permohonan rehabilitasi. penjatuhan pen…
kajian akademik ini merupakan hasil kerjasama antara sekretariat jenderal MPR RI dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Kajian ini secara umum bertujuan untuk melakukan kajian kritis untuk melihat kembali eksistensi dan urgensi kedaulatan rakyat dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam perspektif UUD NRI tahun 1945 yang saat ini berlaku, serta melih…
Buku ini menyajikan teks lengkap dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), dan Undang-undang penyesuaian pidana yang berlaku di Indonesia. didesain untuk mejadi referensi komprehensif, buku ini berfungsi sebagai panduan penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, serta masyrakat umum yang ingin memahami hukum pidana dan prosedur hukum acara pidana…
Naskah ini menyajikan analisis mendalam mengenai kondisi aktual pengaturan hak keuangan hakim, landasan filosofis dan yuridisnya, hingga rancangan kebijakan yang diusulkan sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. di Dalamnya juga diuraikan rancangan peraturan Mahkamah AGung dan Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pemberian gaji pokok serta penghasilan…
Standarisasi klasifikasi perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sangat penting untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penetapan klasifikasi yang sering muncul yang mengakibatkan adanya inkosistensi dalam administrasi perkara. seharusnya Mahkamah Agung memiliki standar klasifikasi perkara yang baku dan berlaku untuk pengadilan tingkat pertama, tingkat b…
Pengadilan pajak merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah. putusan MK nomor : 26/PUU-XXI/223 menyatakan bahwa pembinaan organisasi, adminsitrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh mahkamah agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 desember 2026. salah satu pertimbangan MK dalam penyatuatapan pem…