Penerbitan buku rangkuman surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi para pejabat maupun petugas dari jajaran badan peradilan yang memuat rangkuman surat keputusan MA-RI dari tahun 1951 s.d 1994
sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kegunaannya dapat ditingkatkan, maka pada edisi ke-2 ini isiannya telah dilengkapi dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAp) dan undang-undang tentang hukum acara pidana militer
Mengkaji secara panjang lebar ruang lingkup proses penangananperkara pidana, yang membahas secara spesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi penjelasan secara singkat proses penanganan perkara pidana ; pembuktian ; tersangka/terdakwa ; praperadilan ; penyidikan ; koneksitas ; ketentuan khusus acara pidana ; dan kejaksaan
Menyajikan secara teoretis kontrak surogasi ; kontrak terapeutik ; kajian sosio-yuridis perjanjian kredit ; perjanjian baku ; perjanjian kemitraan ; perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara ; dan kontrak pengadaan barang serta dilengkapi dengan berbagai dokumen aplikasi atau permohonan dan dokumen kontrak seperti aplikasi kredit dan aplikasi pengajuan permohonan pinjaman dalam perjanj…
Mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asas perancangan kontrak, kekuatan mengikat memorandum of understanding (MoU) secara hukum dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontrak dan memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausul-klausul dalam kontrak yang dapat menimbulkan masalah dik…
KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib. Proses penyelesaian penganan kasus tindak pidana, sekaligusmemberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan
Mengupas secara detail hukum penyelesaian sengketa meliputi perkembangan hukum penyelesaian sengketa di Indonesia dan Internasional ; arbitrase ; perjanjiannya ; klausul ; hukum acaranya ; pelaksanaan putusan arbitrase ; pembatalan putusan arbitrase ; badan arbitrase nasional ; jenis-jenis arbitrase institusional di Indonesia dan arbitrase internasional
Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 golongan. yaitu : (1) Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor,; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam pasal 102 sampai dengan pasal 113 D undang-undang no.17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.10 tahun 1995 tentang kepabeanan. yang diisyarat…
Memuat keputusan-keputusan dari internasional court of justice; perjanjian eropa tunggal dan perundang-undangan masyarakat eropa lainnya; gerakan-gerakan untuk melaksanakan konveksi hukum laut 1982; kasus rainbow warrior ; akibat-akibat chernobyl ; perjanjian hongkong dan konvensi tahun 1988 yang menjadi dasar terbentuknya rezim eksploitasi mineral di kawasan antartika
Penerbitan "Kompilasi dan Re_Publikasi Putusan-putusan penting" yang terdiri dari 3 buku yakni : 1. Putusan-putusan penting tentang sengketa ekonomi syariah (lanjutan) 2. Putusan-putusan penting tentang pidana penistaan agama 3. Putusan-putusan penting tentang sengketa merek terkenal. Penerbitan tersebut didesain dalam bentuk "kompilasi dengan cara mengumpulkan, menseleksi serta mem"publika…