dibahas proses penganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan peran polisi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersa…
Ruang Lingkup Hukum Acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. dengan terciptanya kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indoonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di mahkamah agung, le…
Dibahas mengenai apa yang dimaksud tindak pidana terorisme, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama Internasional dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme
Terdapat tujuh kekayaan Intelektual yang disajikan dalam buku ini, yaitu hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. yang dilengkapi dengan hukum arbitrase hak kekayaan Intelektual dan Prosedur arbitrase BANI
Secara umum buku ini membahas pengetahuan dan teori dasar hukum pidana Indonesia, perkembangan hukum pidana yang telah terdapat dalam perundang-undangan pidana administrasi, perundang-undangan khusus, dan peraturan daerah, serta menganalisis hubungan antara bangunan atau asas-asas hukum dalam KUHP dengan asas-asas hukum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP.
Buku ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien.
Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi terhadap roda pemerintahan yang berlaku pun pula sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia. sejarah berdirinya Mahkamah Agung kiranya tidak dapat dilepaskan daripada masa penjajahan tersebut atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini.
Buku materi pokok ini merupakan suatu pengantar yang memuat teori, metode, dan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi, baik mikro maupun makro. Teori, metode, dan konsep-konsep tersebut membantu kita dalam memahami fenomena ekonomi dan sebagai dasar dalam memperdalam pengetahuan di bidang ekonomi.
Buku bahan tayang materi sosialisasi empat pilar MPR RI yang berisi PAncasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah alat bantu bagi para narasumbe sosialisasi dalam menyampaikan materi sosialisasi empat pilar MPR RI.
MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telak melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika …