Pembahasan yang disampaikan dalam buku ini berkisar pada hubungan manusia, kaidah dan ilmu hukum, konsepsi dasar keilmuan hukum, argumentasi hukum, penafsiran hukum, konstruksi hukum, legal memorandum, perkembangan mazhab hukum, pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, sistem hukum dunia, dan terbentuknya sistem hukum nasional.
Buku ini dilengkapi dengan ulasan mengenai jaminan kemandirian kejaksaan di berbagai negara serta instrumen internasional yang mengatur tentang pentingnya jaminan konstitusional terhadap kemandirian kejaksaan. Dari berbagai pengaturan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kejelasan kedudukan kejaksaan dalam konstitusi merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum di ber…
Buku ini membahas hukum acara perdata secara lengkap baik teori maupun praktiknya. Di dalam buku ini dimuat pasal-pasal yang berhubungan dengan praktik dan contoh format surat dalam proses peradilan dari permohonan gugatan sampai dengan peninjauan kembali termasuk juga contoh format surat dari perlawanan gugatan.
Buku ini menerangkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi: pembagian daerah, pembentukan dan susunan daerah, kewenangan daerah, peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, dewan pertimbangan otonomi daerah, dan ketentuan lain.
buku ini mengakomodasi kepentingan komunitas konsumen dalam 15 bab ketentuan yang menguraikan hak dan kewajiban konsumen, larangan bagi pelaku usaha, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, penyidikan, sanksi dan sebagainya. Buku ini terdiri dari dua bahasa dan juga memuat penjelasan resmi undang-undang pada sisi setiap pasalnya.
Buku ini menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Mengkaji tentang Mahkamah Syari'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lingkungan peradilan agama dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Syari'iyah bukanlah dalam kapasitas sebagai pengadilan khusus. Mahkamah syari'iyah adalah pengadilan agama untuk wilayah provinsi NAD. Bila dibandingkan dengan pengadilan agama, Mahkamah Syari'iyah memiliki keunikan, keunikan tersebut berkaitan …
Sistem peradilan pidana juga disebut sebagai sistem penegakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat berbagai sub - sistem dn diantara sub-sistem saling berinteraksi, interkoneksi dan interdevendensi dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pemahanan tersebut, buku ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana hubungan kerja dari masing-masing sub-sistem pada sistem peradilan pid…
Buku ini akan membahas tuntas mengenai perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut the unted nations conventions against coruption (UNCAC), perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum nasional serta membahas mengenai kesesuaian antara UNCAC dengan hukum nasional.
Sebagian buku ini berisi draf naskah akademik rancangan Undang-Undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah jadi Undang-Undang. Artinya buku yang tidak seperti buku-buku hukum sebagaimana lazimnya yang umumnya bersubtansi gagasan akan teori ajaran-ajaran hukum.