Mainstream globalisasi yang terjadi saat ini, dan selalu di dorong dalam forum-forum internasioanal, yanag kemudian melahirkan sebuah pradigma yang kapitalistik, maka telah memberikan peluang yang cukup bagi pemerintah untuk secara serius membuat regulasi yang mengatur perlindangan dan pemenuhan hak-hak negara sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan.
Tahun 2017 merupakan fase 5 tahun kedua 2016-2020 dalam pertajalan pemburuan peradilan (2010-2035). fokus pemburuan pada fase ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap reformasi hukum, manajemen perkara berabasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara.
Demokrasi, reformasi TNI, dan hubungan diantara keduanya, merupakan tiga hal besar dalam politik indonesia lebih khusus lagi, reformasi TNI itu diakitakan dengan pemikiran seorang jendal intelektual bernama agus widjojo. berdasarkan hasil kajian literatur yang cermat dan kaya, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah tokoh militer terkait yang berperan penting di eranya.
Negara hukum tak lain adalah negara yang berkonstitusi sehingga salah satu indikasi kebernegaraan yang baik adalah kepatuhannya pada konstitusi dengan seluruh pengaturan kenegaraan ditata guna menghadiirkan keadilan dan kesejahteraan menuju itu, buku ini membuat sejumlah aspek dasar dalam bahasan-bahasan hukum tatanegara indonesia perspektif keilmuan hukum tatanegara, dasar dasar hukum tatanega…
Wakaf termasuk didalamnya perwakafan tanah meruoakan ibadah sosial yang amat bermanfaat bagi masyarakat kelembagaannya begitu kuat dalam hukum islam, bahkan ia oleh politik hukum agraria nasiaonal telah di transformasikan kedalam sistem tata hukum di indonesia
Dalam struktur hukum pidana undang-undang kehutanan dapat dikategorikan sebagai administratif penalal yaitu produk legislasi berupa perundang-undangan dalam bentuk administrasi ( negara ) yang memiliki sangsi pidana sebagai administrasi pena law jika dilihat dari sisifungsi hukum pidana dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana denagan demikian akan memperte…
Buku ini disusun berdasarkan hasil interaksi dengan pengelola pertahanan selama 26 tahun. beberapa hasil pengamatan, menganalisis, strategis, dan kirka potensi kerugian coba di petakan modus, motif, dan beberapa bentuk kejahatan tanah dibeberkan. dalam buku ini dijelaskan permasalahan kekayaaan yang mencurigakan dan berkualifikasi illicit anrichment dan atau mexplained wealth dirampas oleh dan …
Buku ini tidak hanya memuat beberapa kasus penting yang dipilihnya untuk ditulis didalam priode kepemimpinanya di KPK saja tapi juga mereview, mengabstraksi dan menganalisisnya secara umum.dalam bahasa pembelajaran, di kemukakan suatu analisis dan juga menjelaskan berbagai upaya KPK untuk melibatkan partisipasi publik didalam upaya pemberantasan korupsi, fabrikasi gagasan dengan pendekatan mult…
Buku ini membahas sistem pengawasan keuangan negara dan problem-problemnya selama ini, dan juga merunut dari silang sengarut pengawasan keuangan negara dan politik hukumnya dari pemerintahan orde lama, orde baru sampai era reformasi. juga dilengkapi dengan tawaran-tawaran sorutif bagi problem pengawasan keuangan negara di indonesia
Kehadiran undang undang nomor 7 tahun 1949 tentang peradilan agama yang mengatur kedudukan, kewenangan dan hukum acara pradilan agama juga mengatur kewenangan pencatatan penceraian. pengatur dalam undang undang ini memberikan kewenangan pencatatan perceraian kepada panitera pengadilan agama untuk menerbitkan akta perceraian.