Paper ini diawali dengan pertanyaan fundamental apakah otonomi daerah yang telah berjalan satu dasarwarsa ini telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat atau bahkan menjadi malapetaka karena buruknya pengelolaan publik dan lemahnya pengawasan yang berimplikasi pada kebocoran anggaran. Pada bagian berikutnya dijelaskan mengenai berbagai kajian yang mencoba memotret berbagai best …
Berdasarkan SEMA nomor 02 tahun 1972 tentang pengumpulan yurisprudensi di tentukan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum, hanya mahkamah agung satu-satunya lembaga konstitusioanl yang bertanggungjawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara
Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal dirancang sebagai suatu dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh informasi pokok terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal
Ranham Indonesia tahun 2011-2014 merupakan kelanjutan dari Ranham 2004-2009, memuat 7 program utama Ranham nasional dan 6 program utama Ranham provinsi dan kabupaten/kota.
Sisitem peradilan agama di Indonesia, sebagaimana di sepakati para pakar dan ahli sejarah di bidang hukum, telah dikenal dan di praktikan secara bersamaan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan islam di berbagai wilayah nusantara pada abad ke-7 masehi.
Penerbitan buku kapita selekta tentang arbitrase dilengkapi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mahkamah agung republik Indonesia dan BANI disusun untuk memenuhi kebutuhan bagi para hakim dan pencari keadilan agar memudahkan untuk mendapatkan bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah hukum.
Oditur Militer sebagai aparat penegakan hukum di lingkungan TNI melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan dan penyidikan.
Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …
Laporan Tahunan Periode tahun 2004 yang disampaikan pada tanggal 14 april 2005 ini adalah laporan tahunan pertama yang disampaikan kehadapan publik. laporan tahunan ini seharusnya dilaksanakan setiap tanggal 31 maret dengan menggunakan momentum penerapan sistem satu atap yang dimulai tanggal 31 maret 2004 yang lalu.
Kebutuhan tanah memegang peranan penting, baik dalam kehidupan manusia maupun dalam dinamika pembangunan membawa dampak positif dengan meningkatnya harga tanah serta dampak negatif dengan berkembangnya konflik pertanahan baik kualitas maupun kuantitas dengan berbagai macam modus operandi. Dalam buku ini menawarkan kebijakan sanksi pemidanaan sebagai alternatif penyelesaian konflik pertanahan di…