UNDANG - UNDANG NO.5 TAHUN 1986 TENTENG PERADILAN TATA USAHA NEGARA .

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Ind u

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Urusan Admini…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja mahkamah agung sesuai instruksi presiden nomor : 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Peraturan Presiden no.9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerj…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Angg…

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2018 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini , revisi dilakukan terhadap DIPA petikan. Ruang lingkup Revisi Anggaran secara umum meliputi: Perubahan pagu belanja negara yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja negara …

Hukum acara praperadilan dalam teori dan praktik : Mengurai konflik norma dan…

Hukum acara praperadilan memang diatur secara tegas, namun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa perkara praperadilan harus dilaksanakan dengan mekanisme perkara perdata, karena pasal 101 dan 274 KUHAP tidak berlaku untuk perkara praperadilan. Proses pemeriksaan yang cepat dengan pembatasan waktu paling lambat 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan, sulit untuk dapat d…

Efektivitas sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup …

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan/korporasi belum menunjukkan efek jera yang berarti. Untuk itu ditawarkan penyelesaian hukum bagi pelanggar lingkungan hidup yang masih dapat dibina dan menginsafi atas pelanggaran yang dilakukannya, tidak dijatuhi pidana seperti t…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/…

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan-keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pengingkatan produktivitas …

Undang-undang kepailitan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Und…

Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu UU tentang kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang. Pokok-pokok penyempurnaan UU tentang kepailitan tersebut meliputi: syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepa…

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Buku ini berisi UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; PP RI No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Tabel jenis visa Republik Indonesia; Daftar negara bebas visa kunjungan; Daftar ne…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = the 1945 constitut…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bentuk peraturan untuk mengatur berjalannya negara dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek hukum, dan aspek aturan yang hidup dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat, aspek sosial, dan aspek filosofis dalam norma dan nilai yang menjadi sejarah suatu bangsa. Hukum dasar di setiap negara berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondi…

Altruisme hukum: kepedulian terhadap penyandang disabilitas

Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang kedudukannya sama dan setara dengan subjek hukum pada umumnya. Diskriminasi dan marjinalisasi yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah akibat tidak adanya moral kepedulian di dalam diri seseorang dalam melihat kelemahan orang lain. Semakin peduli terhadap penyandang disabilitas maka semakin menghargai…