Ditapis dengan
Undang-Undang RI Nomor 2 tentang Partai Politik dan peraturan pelaksanaannya …
Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Partai Politik sebagai pilar perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-26-5184-3
- Deskripsi Fisik
- x, 231 hlm.; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 324.202 6 Ind u
Beberapa putusan berkekuatan hukum tetap pada pengadilan di wilayah hukum Sem…
Buku Himpunan Putusan Pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mencerminkan rasa keadilan menurut kesadaran hukum bagi masyarakat melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, diharapkan pula agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam penyelesaian perkara yang sejenis bagi hakim, dan meningkatkan kesadaran hukum…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 465 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.070 959 826 Beb
Sebuah penilaian atas website pengadilan tahun 2010 = as assessment of court …
Salah satu indikator keterbukaan informasi di sebuah lembaga publik dapat dilihat dari ketersediaan informasi yang dimuat di dalam website. Begitupun dengan lembaga peradilan, ketersediaan informasi publik bisa dilihat dari informasi yang dimuat di dalam lembaga peradilan, sebagian lembaga peradilan telah memiliki website dan memuat informasi-informasi bagi publik. Namun, masih ada juga yang be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi, 140 hlm.: ilus.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.01 Seb
Informasi peraturan perundang-undangan tentang putusan Majelis Permusyawarata…
Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI-Hukum) dalam edisi khusus ini, memuat putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan hasil sidang tahunan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Selain Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan Pertama …
- Edisi
- edisi khusus
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv, 174 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02 Ind i
Informasi Peraturan Perundang-undanga tentang Keimigrasian, Kewarganegaraan, …
buku ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI - Hukum) dengan menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam edisi khusus ini disajikan mengenai keimigrasian, kewarganegaraan, serta perlindungan saksi dan korban
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 256 hlm ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 IND i
Ringkasan disertasi kajian hukum atas yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkam…
Untuk melakukan pengkajian atas yurisprudensi MA dan putusan MK terkait upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah dilakukan penelitian atas tiga permasalahan pokok, yaitu pertama apa yang menjadi dasar ontologis, ratiolegis, yang terkandung dalam pasal 67 dan 244 KUHAP yang menyatakan putusan bebas tidak boleh dibanding dan dikasasi. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 163 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.010 72 Leo r
Money Laundering : Penerapan Asas Pembalikan beban pembuktian dalam perkara
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dapat menjadi instrumen yang efektif bagi upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana. artinya negara dapat merampas kekayaan milik terdakwa yang tidak mampu dibuktikan asal usul peroleha…
- Edisi
- cet.1.
- ISBN/ISSN
- 978-623-90916-2-0
- Deskripsi Fisik
- 353 hlm,;23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.026 8 Sof m
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran…
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN selain tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 103 hlm.; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 Ind p
Standar Operating Procedures (SOP) dan Kinerja di Lingkungan Badan Urusan Adm…
Berisi Standar Operating Procedures (SOP) dan kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi tahun 2012. berisi standar operating procedures pada biro-biro di lingkungan badan urusan administrasi dari eselon II sampai dengan eselon IV
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 312 hlm,;29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.035 Ind s
Pedoman Pengadaan Barang dilingkungan Mahkamah Agung
Di susunnya buku pedoman pengadaan barang di lingkungan mahkamah agung RI dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara antara lain agar terciptanya tertib administrasi barang dan pada akhirnya dapat mengetahui jumlah kekayaan negara dilingkungan mahkamah agun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 1185 hlm,;22,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.047 Ind p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah