Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, daftar inventaris peraturan PUUan yang terkait dengan masalah perizinan. Kedua, analisis dan evaluasi peraturan PUUan yang terkait dengan perizinan menggunakan batu uji pedoman 5 dimensi yaitu dimensi 1 ketepatan jenis peraturan PUUan, dimesi 2, potensi disharmoni pengaturan, dimensi 3 kejelasan rumusan, di…
Buku ini menjelaskan tentang keadaan geografi dan demografi, lembaga peradlan dan lain sebagainya, tujuan dari seri ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik secara lebih baik mengenai lembaga hukum dan apa yang dilakukan oleh lembaga hukum tersebut. Selain itu, seri ini mencatat perubahan dikinerja kelembagaan dari waktu kewaktu, yang merupakan indikator kunci dari efektifitas reform…
Analsiis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Kedua, potensi disharmoni pengaturan PUUan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ketiga, kejelasan rumusan peraturan PUUan yang terkait ketenagakerjaan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan pe…
Dalam kerangka yang lebih besar, analisis dan evaluasi hukum terkait badan usaha merupakan bagian dari usaha untuk melakukan revitalisasi pengaturan terkait badan usaha. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam melakukan revitalisasi pengaturan ini, seyogyanya kita tidak lepas dari prinsip dasar (fundfamental principle) dan akar sejarah history hukum di Indonesia. Hal yang sama juga perlu ditera…
Agenda penyusunan naskah akademik dalam rangka perubahan undang undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang kepialitan dan penundaan kewaiban pembayaran utang merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan daam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang. Perkembangan dan kebutuhan tersebut per…
buku ini berisikan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan mahkamah agung dari tahun 2008 sampai tahun 2014. sema tahun 2008 berisikan 13 surat edaran dan 3 peraturan mahkamah agung (Perma). sema tahun 2009 berisikan 14 surat edaran 4 Perma dan sema 2010 sampai dengan 2014
cakapan dari isi profil mahkamah agung ini adalah yaitu adanya arti lambang MA, sejarah MA, dan fungsi mahkamah agung RI sebagai tonggak pelaksana reformasi birokrasi senantiasa memningkatkan kinerja dan semangat pengabdiannya dengan sistem birokrasi satu atap yang menjadi platform reformasi biroraksi mahkamah agung menjadi lembaga yang terbuka dan dinamis.
Secara yuridis buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yuridis perbankan, peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam sistem keuangan nasional, perlunya serta mekanisme peraturan seluk-beluk kelembagaan dan kegiatan usaha yang boleh dan dilarang dilakukan oleh bank dan kebijakan legislatif peraturan industri perbankan dan serta regulasi yang mempengaruhi kelembagaan dan keg…
Peraturan perdagangan lintas negara mempunyai dua sisi, disatu sisi peraturan memberikan jaminan kepada pihak asing. Peraturan perdagangan lintas negara harus mengindahkan komitmen Indonesia pada perjanjian perjanjian internasional, khusus persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Di sisi lain, peraturan juga harus menjamin kepentingan nasional dan warga negara Indonesia. Peningkata…
Pada saat naskah buku ini ditulis kurang lebih lima tahun yang lalu, pada waktu itu pengadilan berpandangan, bahwa paling tidak untuk tiga buah perkara kartel, yaitu perkara fvel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya komisi tidak langsung ditolak oleh pengadilan. pengadilan tidak mengakui alat bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah untuk memutus perka…