Dalam perkembangan sistem ekonomi Indoensia, persaingan usaha menjadi salah satu instrument ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sis…
Buku ini bertujuan untuk memberi pandangan atau gambaran secara singkat tentang hal hal yang sekiranya perlu dapat perhatian dari legislator tertinggi khususnya sidang- sidang MPR yang akan datang mengenai kedudukan MA dan azas azas yang terkandung dan tersirat dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
Buku ini menguraikan perkembangan pemahaman manusia terhadap azas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidaklah statis, tetapi dinamis. Pada perkembangan terakhir, asas negara hukum melahirkan ajaran diskreasi yang akhirnya melahirkan ajaran peraturan kebijakan. Ajaran peraturan kebijakan melahirkan ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.
this thesis discusses about the position of the registration of marriage relating to the terms of legitimate marriage under law No. 1 of 1974 which is still often being a dabate a,ong legal ecperts including judges, in connection with the arrangemen in the law that bring ambiguity understanding, whether including to one of the terms of legitimate marriage is done according to the law of each re…
Rapat kerja nasional MA RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia tahun 2009 membahas rancangan keputusan sekretais mahkamah agung RI tentang organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer
Pada buku ini berisi tentang sengketa kewenangan yang mengadili dan peran ketua pengadilan tingkat banding selaku voorpost Mahkamah Agung di daerah yang di bahas pada rapat kerja nasional makamah agung republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009. Didalam buku ini terdapat penjelasan mengenai sengketa kewenangan m…
buku ini membahas berbagai permaslahan hukum pidana khusus diberbagai daerah indonesia yang dimana dibagi menjadi kategori khusus seperti ttindak pidana korupsi, tindak pidana kehutanan, narkotika, tindak pidana perikanan, pengadilan anak, tindak pidanan pencurian uang dan lain-lain
Buku ini mencakup berbagai permasalahan hukum perdata khusus di berbagai daerah indonesia, seperti sekayu, Yogyakarta, Bandung,Jakarta Selatan, GIrontalo, Jayapura,Wamena,Manokwari, dan Bandaaceh
Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI dan jajaran Pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 membahas mengenai meningkatkan kwalitas peradilan dengan persamaan persepsi dalam penarapan hukum. Mahkamah Agung RI mulai tahun 2006 telah memeliki pedoman pelaksanaan pengawasan di likungkunghan lembaga peradilan termuat dalam SK KMA no.080/KMA/SK/VIII/2006
Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2009, memebahasa beberapa permasalahan hukum seperti hukum perdata,pidana khusus,pidana umum,pidana militer dan lain lain