Action Program for Judicial retorm 2001-2006 (with supplement)

The judiciary has been constantly aware of the many challenges to its efficient performence, adn efforts to address various concens, though numerous, have been sporadic. But over the last two years, the judiciary has taken concrete steps to establish a strong foundation for the longterm development of the judicial branch. One of the fundamental strides taken in the preparation of an action prog…

Notulen rapat konsultasi dan koordinasi antara Mahkamah Agung RI dengan anggo…

Rapat ini berisi penjelasan KMA mengenai rekruitmen calon Hakim Agung. Dengan adanya UU No.22 tahun 2004 bahwa yang melakukan seleksi calon Hakim Agung adalah komisi yudisial. Masalah penegakan dengan pemerintahan derah yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyangkut kasus-kasus anggota DPRD dan kepala daerah yang menggunakan PD 110.

Judicial System Of Indonesia

Buku ini menguraikan ifnromasi tentang sistem peradilan Indonesia yaitu Mahkamah Agung, peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan pajak.

Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat …

Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2007 yang diselenggarakan di Makassar tanggal 2-6 September 2007 dengan tema "Meningkatkan pembinaan teknis yudisial badan peradilan yang mandiri dan berwibawa". Rakernas secara lengkap yang berisi pengarahan dan pengesahan hasil pembahasan materi rapat kerja nasional 2007 yang merupakan him…

E-commerce : law practic

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 Din e

The law of comercial paper

this material is design for use in a course in the law of commersial paper under articel 3 of the uniform commersial code. it has been found particulary suitable for one semester's work of two hours per week. the text is supplemented with problems which illustrate and afford the opportunity to explain the rules of laws stated in the text. these problems are not keyed to the text but generally t…

Yurisprudensi peradilan administrasi Prancis : keputusan impilisit akan titik…

Buku ini berisi putusan-putusan conseil d'Etat yang telah menjadi Yurisprudensi di Prancis. Ada dua isu besar hukum administrasi yang ditur dalam Yurisprudensi tersebut, yaitu (1) penanganan keputusan implisit, yang menjelaskan tentang gagasan keputusan administrasi ketika tiada jawaban, kegunaannya dalam rangka hukum acara peradilan administrasi, yurisprudensi terhadap keputusan yang fiktif-po…

Peraturan-peraturan peradilan

Buku ini berisi undang-undang No.14 tahun 1970 tentang etentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; undang-undang No.13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung; peraturan pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madoera; undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan; undang-undang No.49 tahun 1960 tentang p…

Terima kasih ombudsman : sepilihan surat warga tentang kinerja ombudsman Repu…

Buku ini tentang kinerja Ombudsman RI berisi testimoni masyarakat yang pernah megakses pelayanan ombudsman RI. Seluruhnya berupa ucapan terimakasih atas pengalaman mereka menyampaikan pengaduan dan memperoleh penyelesaian dari ombudsman. Buku ini tebit dengan tujuan untuk menyuarakan hati nurani pelapor yang sudah mengeluhkan masalahnya kepada ombudsman dengan penyampaian suara itu diharapkan m…

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Buku ini tidak hnya menyajikan warna baru pemerintahan daerah yang ideal, tetapi berbagai acuan mengenai desentralisasi pemerintahan daerah. Dalam bagian ini juga penulis menguraikan tentang tujuan, alasan serta keuntungan penerapan desentralisasi dalam pemerintahan daerah serta hubungan desentralisasi dalam pemerintahan daerah dan bahkan dilengkapi dengan ukuran ukuran keberhasilan penerapan d…