Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, merupakan LAKIP ketiga sejak dikeluarkannya Renstra Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014
Buku ini merupakan Informasi tata kelola administrasi Pengadilan Negeri Medan yang dapat diharapkan memberi gambaran secara menyeluruh tentang pengelolaan administrasi baik yang telah berlangsung maupun yang akan berjalan kedepan.
cakupan dari isi profil mahkamah agung ini adalah yaitu .adanya arti lambang MA , sejarah MA struktur MA dan fungsi mahkamah agung .mahkamah agung RI .sebagai tonggak pelaksanaan reformasi birokrasi senantiasa meningkatkan kinerja dan semangat pengabdiannya .dengan sistem birokrasi satu atap yang menjadi platfrom reformasi birokrasi ,mahkamah agung menjadilembaga yang terbuka dan dinamis .
Prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah, serta perluasan kesempatan kerja dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan dinamika berbangsa dan bernegara tersebut, penguatan peran negara menjadi sangat penting. Peran tersebut diwujudkan dalam penyusunan stratego …
Dalam penerbitan edisi ke 36 ini disampaikan antara lain : UU tentang pengesahan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; UU tentang pengesahan kovenan internasiona tentang hak-hak sipil dan politik; UU tentang sistem resi gudang; UU tentang perubahan atas UU no.10 tahun 1995 tentang kepabeanan; UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden; UU tentang rencana pembangunan jangka panja…
Buku ini berisi Laporan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi Semester I tahun 2011.
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian keuangan, badan pengawas pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan olwh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi BaPePam dan lembaga keua…
Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang RI No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang RI No.18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; UU RI No. 22 tahun 2004 dan No.18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam satu naskah.
Kebijakan Umum Badan Urusan Administrasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai tugas dan fungsi adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan perencanaan, pengorganisasian, asministrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan, keprotokolan dan perumahtanggaan di lingkungan sekretariat Mahkamah AGung RI dan kepaniteraan Mahkamah Agung RI. laporan ta…