Hak-hak atas tanah

Bibliografi

Status hak dan pembebasan tanah

Edisi

ed.2, cet-2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 196 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 6 Soe s

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dilengkapi U.U No.34 Th199…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 186hlm ;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 IND p

Pasar Modal di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-691-330-0

Deskripsi Fisik

332 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.63 Tji p

Hukum pidana adat

Bibliografi

Pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dalam pemberan…

Edisi

ed.1, cet.1

ISBN/ISSN

979-41-4003-1

Deskripsi Fisik

xiv, 298 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Kal p

Korupsi Bibit dan Chandra

Akibat keterangan Pers yang gencar dibeberapa media, masyarakat kemudian berkesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan dan khususnya Bibit S.Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dapat digiring kemeja hijau

HAM Perempuan

Hukum Pidana dan KUHP khususnya dalam hubungannya dengan perempuan, dari sudut pandang yang berbeda. dengan demikian hukum pada umumnya dan KUHP khususnya dalam kaitannya dengan perempuan sebagai korban pidana tingkat kekerasaan. bahwa hukum dan KUHP dimuati oleh ideologi yang dominan, yaitu ideologi patriakis, kritik kemudian lebih diarahkan untuk menganalisa rumusan di dalam KUHP dan putusan …

Kejahatan, pengadilan, dan hukum pidana

Dalam buku ini penulis mencoba memotret pengakuan hukum yang ada dan kemudian memberikan solusi alternatif untuk dan demi terwujudnya kemaslahatan dalam berhukum. Dalam penyelesaian kasus pidana melalui pengadilan sering menimbulkan konflik baru, disamping didominasi kekuasaan atas hukum, baik dari kepentingan ataupun pengaruh global.

Asas-Asas Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, biasanya bagian hukum tersebut dibagi didalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat dan hukum pidana ini digolongkan dalam hukum publik yaitu mengatur hubungna antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.